Selamat datang di wahana slametpribadi

Iklan

MENUNGGU KORBAN BERJATUHAN

Editorial

Pasal 1 butir 1 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.


Pasal diatas sudah jelas bahwa narkotika itu menimbulkan akibat yg luar biasa. Dengan alasan apapun Narkotika tidak boleh disalahgunakan dan diedarkan secara melawan hukum.

Akibat dari peredaran yg melawan hukum dan penyalahgunaannya, sehingga narkotika beredar liar, tanpa kendali, tidak memilih tempat, waktu dan tidak memilih orang. Dampaknya banyak yg masuk penjara, diobati atau berprilaku gila bahkan sampai dengan meninggal dunia.

Dilingkungan kita banyak orang tidak peduli dampak penyalahgunaan narkotika dan obat obatan berbahaya lainnya, kemudian memberikan beban kepada pemerintah atau aparat yang berkaitan dengan narkotika dan obat berbahaya lainnya untuk mencari solusinya,  padahal justru narkoba itu lahir,  tumbuh, dan berkembang ditengah perikehidupan sosial masyarakat, justru masyarakatlah yg paling tahu. 

Pemerintah melalui aparatnya memang harus masif didalam memberikan penjelasan dampak penyalahgunaan narkoba tersebut. Tidak cukup hanya itu, gayung bersambutnya hendaklah berimbang dengan keaktifan masyarakat pemilik negeri ini. 

Presiden di berbagai tempat dan waktu, sudah mendeklarasikan, bahwa Indonesia dalam kondisi Darurat Narkoba. Artinya pemerintah menaruh kebijakan yg luas dan serius soal peredaran illegal dan  penyalahgunaan narkoba. Mengingat soal Narkoba adalah soal hidup yg bermasalah secara sosial dan psikologis, atau soal mati sia sianya seseorang atau sekelompok orang.

Memahami manfaat secara legal dan bahayanya Narkoba karena disalahgunakan harus sejak awal oleh kita semua. Aktif mencari informasi pencegahannya, pengobatanya dan bagaimana menyalurkan informasi yg baik ketika ada peredaran illegal dan penyalahgunaan.

Mengambil hikmah dari kasus di Kendari Sultra pada pertengahan bulan september 2017 ini, yang membuat puluhan orang kesakitan dan berhalusinasi serta berperilaku aneh, hingga beberapa orang meregang nyawa. 

Mengggugah kita semua untuk lebih agresif mencari tahu tanpa menunggu soal peredaran naroba illegal dan penyalahgunaan narkoba. 

Kemungkinan juga banyak di daerah lain di seluruh Indonesia, ada kejadian sejenis yg kemungkinan tidak diketahui publik. Yang korbannya berjumlah tidak sebanyak kejadian Kendari, namun kalau komulatifkan seluruh Indonesia jumlahnya melebihi Peristiwa di Kendari.

Akankah kita hanya bertopang dagu, menunggu tetesan embun dari daun daun yg telah penuh oleh embun pagi. Jawabanya tentu tidak. Kekonyolan yg tidak penting tidak boleh terjadi disekitar kita, sampai ada anak bangsa yg menggelepar tergeletek, dan bahkan meregang nyawa atau selalu  bermasalah sosial dengan diri dan lingkungannya karena telah menyalahgunakan Narkoba.

Harus diingat Kecanduan Narkoba akan abadi bersemayam di otak manusia, kalau toh yang bersangkutan hidup,  kualitas hidupnya lemah, berpikir lemot, selalu mencurigai orang, suka uring uringan tanpa sebab, terlalu sensitif terhadap lingkungannya, nggak nyambung kalau diajak bicara, bahkan banyak barang- barang di lingkungannya raib terjual dan tergadai hanya untuk asupan narkoba yg absolut.

Jakarta, medio September 2017
KBP Slamet Pribadi

Div Humas Polri

ROHINGYA MYANMAR DAN ISU NASIONAL INDONESIA

Rilis

Editorial

ROHINGYA MYAMAR DAN ISU NASIONAL INDONESIA

Kisah kisah Etnis Rohingya di negara tetangga Myanmar adalah isu lama, yg terus berkembang dari tahun ke tahun. Tak terlepas dengan sejarah kebangsaan di negara tetangga di Myanmar tersebut,  dari rezim yg satu ke rezim berikutnya,  sampai dengan Penguasa saat ini Aung San Sukyi. 

Peristiwa itu ada di negara tetangga dan itu menjadi otoritas dimana negara itu mempunyai konflik yaitu di Myanmar. 

Tentunya kebijakan itu menjadi Domein Myanmar yg harus bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Namun kemudian isu Rohingya merembet ke negara tetangganya, termasuk Indonesia dikarenakan adanya etnis Rohingya yang eksodus menuju negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. 

Eksodusnya Para pengungsi tersebut menimbulkan simpati dunia, dari sisi kemanusiaan dan dari sisi agama, meskipun sebenarnya konfliknya tersebut bukan persoalan agama. Namun simpati warga Indonesia mengarah kepada soal kemanusiaan dan nasib sesama agama  yg dipandang sebagai orang teraniaya teramat sangat. 

Reaksi di Indonesia sangat luar biasa, dari petinggi negara ini, bahkan Presiden Jokowi, serta dari publik yg muslim dan non muslim. Yg bersimpati terhadap pengungsi serta minta Negara Myanmar segera mengatasi persoalan ini. 

Demo dukungan merebak dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan rasa dukungan itu sampai dengan terjadi pelemparan bom molotov ke Kedubes Myanmar, dimana tempat itu mempunyai otoritas khusus sbg sebuah negara yg berkedaulatan negara Myanmar.

Disisi lain karena ada sudut pandang berbeda yang dipersepsikan sebagai penganiayaan terhadap agama tertentu, maka ekspresi simpatinya diwujudkan dalam bentuk adanya pengepungan terhadap Candi Borobudur yg selama ini dipersepsikan sebagai tempat ibadah umat tertentu. 

Padahal kita tahu bahwa Candi Borobudur masuk dalam keajaiban dunia. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyampaikan, Melalui perintah khusus Kapolri kepada jajaran, khususnya Polda Jawa Tengah, bahwa pengepungan itu dilarang keras, karena itu akan melanggar aturan, karena merusak situs sejarah dan khasanah nasional dan dunia. 

Kemudian Memindahkan persoalan negara lain ke negeri sendiri dengan cara cara yg melanggar ketentraman umum dan undang undang adalah sebuah jalan berpikir yang bertentangan dengan kehendak khalayak.

Hal tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan itu menguras energi, yang mestinya bisa disalurkan dengan cara-cara yg lebih  positip dan beradab,  misalnya mendoakan keselamatan para pengungsi Rohingya, mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan hidup para pengungsi.

Indonesia adalah negara yg sangat terhormat didalam pergaulan internasional, dikenal sebagai bangsa yg ramah, pandai menyelesaikan persoalan internalnya secara baik, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakatnya bagus meskipun dengan beragamnya agama, suku dan budaya. 

Maka tidaklah perlu memindahkan persoalan negara tetangga kedalam pergaulan sosial di Indonesia, meski dengan alasan apapun, termasuk isu sara. Masih ada cara lain yg lebih indah. 

Jakarta, 6 September 2017

KBP SLAMET PRIBADI

DIV HUMAS POLRI

BERMEDSOS YANG BERETIKA.

BERMEDSOS YG BERETIKA
Editorial.

Perkembangan strategis dunia secara global diiringi dengan perkembangan cara berpikir manusia untuk berinteraks antar manusia, antar suku, antar bangsa secara riel time.

Apa yg terjadi di belahan wilayah lain, dalam waktu yg bersamaan dalam hitungan detik sudah diketahui dibelahan wilayah lainya

Ini hikmah dari tehnologi komunikasi yg begitu pesat, bahkan sudah tidak ada jarak waktu dan wilayah.

Kemajuan tehnolologi itu kemanfaatanya bergantung sepenuhnya kepada sang operator yg empunya tehnologi. Bisa untuk menujang kesejahteraan, dan yg lebih berbahaya adàlah bisa digunakan untuk menghancurkan kehidupan sosial di semua lini.

Bahkan saat ini ada organisasi khusus, yg mengelola tehnologi untuk mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun ada juga organisasi khusus yg tugasnya untuk merusak sendi2 kehidupan sosial yg sudah tertata rapi di seluruh elemen masyarakat yg sopan santunnya agung, saling menghormati, berkehidupan agamis, menghargai adat dan budaya daerah dan nasional.
Tak pelak kemudian bermunculan saling mencurigai, saling menghujat bahkan saling menjatuhkan.
Seperti kelompok Saracen yg ditangkap oleh Penyidik Bareskrim Polri antara tgl 21 Juli s/d 7 Agustus 2017 di berbagai tempat, yaitu Jakarta, Cianjur dan Pekanbaru, dan tersangkanya 3 orang, yg umurnya antara 30 s/d 55 th. Yang diduga melakukan ujaran kebencian berkonten sara, dimana kelompok tersebut organisasinya cukup rapi, berstrategi, diduga bekerja sejak th 2015. Kini para pelaku yg sudah ditetapkan sebagai Tersangka itu sudah mendekam di dalam tahanan sementara Penyidik Bareskrim.

Akibat yg asosial ini sangat diniati oleh perancang, oleh para penyedia jasa yg berujud organisasi perusak tatanan sosial yg sudah rapi. Baik okeh pemegang dana maupun para para operator. Untuk menciptakan ketidak percayaan horizontal maupun vertikal.
Hati mereka sama sekali tidak mempunyai tata etika yg baik ketika membuat kata, kalimat dan gambar di media sosial, yg bisa merusak hubungan sosial kemanusian di Indonesia. Mereka hanya ada akal, tapi tapi pudi pekerti. Hasil akalnya disalahgunakan.

Masyarakat indonesia yg multi kultur ini harus cerdas dan bijak ketika melihat dan membaca postingan yg tidak senonoh serta kuga berbau sara. Kita tidak akan mau dicap sebagai bangsa yg tidak beretika, suka konflik dan suka anarkhis, dalam berkehidupan sosial.

Kita juga sepakat tidak bersedia menurunkan generasi yg asosial dimasa depan, sebagai akibat kecerobohan generasi saat ini yg memainkan media sosial secara serampangan dan tidak berpikir panjang bagi adat budayanya.

Cara cara yg negatip di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di media sosial harus kita kikis habis sampai ke akar akarnya dimanapun dia berada.

Bersama media sosial, Indonesia mendatang adalah indonesia yg gemilang, sejahtera, menjunjung tinggi adat budaya Indoneia. Sejajar dan bahkan lebih tinggi kehormatanya dari negara negara lain.

Jakarta, 24 Agustus 2017

KBP Slamet Pribadi
Div Humas Polri

JOKO WIDODO PENUMPANG KELAS EKONOMI GARUDA INDONESIA GA 832

Sebagai seorang Ayah yang mencintai anaknya yang akan diwisuda dinegara lain, adalah sebuah tugas yang membanggakan untuk hadir dalam acara wisuda itu, tentu bersama sang Istri Tercinta, Ibu dari anaknya yang akan diwisuda. Meluncur ke Negara Singapura dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832, duduknya bersama dengan penumpang lainnya dari orang kebanyakan di kelas Ekonomi, di 44A dan 44B. tempat duduk ini biasanya berada di posisi belakang, tempat bagi para traveler yang duitnya ngirit, alias berhemat, yang penting bisa terbang dan bisa mengunjungi sanak saudaranya atau kepentingan lainnya.
Pak Jokowi dalam tempat duduk itu, terlihat dimedia bersama dengan penumpang lainnya, tanpa basa basi, dan tanpa melakukan bloking tempat duduk 3 seat. Duduk sebagaimana penumpang lainnya. Sedangkan di terminal 3, menurut media yang saya baca dan saya lihat, bersedia menerima ajakan calon penumpang untuk berfoto bersama. Ah… ini sungguh luar biasa, bersahaja.
Pak Jokowi adalah seorang Presiden yang di pilih oleh rakyat secara langsung, sebagai penguasa tertinggi di Indonesa yang besar ini, dimana euforia kekuasaan masih melekat pada sanubari pejabat, yang selalu ingin disanjung, dilayani, bahkan bisa meminta apapun yang dia inginkan, tapi Pak Jokowi sama sekali tidak lakukan itu. Sebenarnya beliau bisa melakukan apapun untuk mendapatkan tiket ke Singapura itu, di kelas bisnis, yang kursinya hanya 2 berderet, duduk nyaman beersama istri tercinta, penyajian makanannya cukup istimewa, ada majalah dan Koran, tempat duduknya empuk, ada pebatas antara kelas bisnis dengan kelas ekonomi, atau melakukan pembelian tiga tempat duduk sekaligus supaya orang lain tidak bersama beliau, atau tidak usah capek capek beliau cukup menggunakan pesawat Kepresidenan dengan segala perangkatnya. Ah….sekali lagi sungguh sungguh luar biasa.
Perilaku ini bakal menjadi inspirasi bagi pejabat lain, yang melakukan perjalanan dengan pesawat atau menggunakan transportasi lainnya. Yang biasanya dengan syarat protokoler yang luar biasa, pengamanan yang ketat, seakan Republik Indonesia ini penuh dengan dengan para kriminalis yang akan menyerang sang pejabat. Harus dengan pelayanan maksimal, kalau tidak mendapatkan itu, petugas protokoler dimaki dan dicaci, kemudian seterusnya petugas menekan pemilik jasa transportasi agar bisa menyediakan tempat duduk yang memberikan pelayanan maksimal bagi pejabar. Oh….sungguh ironis ini.
Malu…malu….malu sekali, rakyat akan menyorot perilaku pejabat yang haus kekuasaan seperti ini, sementara dibeberapa tempat banyak rakyat yang susah untuk menikmati transportasi yang nyaman dan murah, harus berdesakan. Ibu hamil dan penumpang yang renta tetap berdiri, yang diacuhi oleh penumpang yang badanya sehat, jalanan macet, banyak copet. Sementara disisi lain banyak pejabat yang memanfaatkan jabatannya menikmati fasilitas jabatanya dengan cara yang berlebihan, dijalan macet membunyikan sirine tanpa alasan yang sah, ditol melewati bahu jalan, bahkan menggunakan anggaran Negara dengan cara apapun, atau menggunakan uang rakyat dengan cara apapun. Kemudian kelakukan pejabat ini, ditiru oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab, ditol lewat bahu jalan, tidak mau antri, dll.
Sebenarnya banyak sekali pejabat yang tidak gila hormat di republik ini, hidup sederhana, bersahaja, namun pejabat sepeti ini tidak diperhatikan oleh publik, bahkan oleh orang orang yang ada disekitarnya dianggap aneh.
Dengan kehadiran sosok Jokowi yang notabene beliau adalah orang nomor satu di Indonesia, dan berhasil memberi contoh bagaimana hidup yang benar, segala hal yang tidak penting dikurangi karena boros, tidak ada kemewahan lagi, maka cara pandang mulai bergeser, kemapanan ternyata bukan segala galanya. Hidup ini haruslah bisa memberikan manfaat kepada orang lain secara alami, jujur, tidak ada dusta diantara kita. Dan cerita ini adalah Terlepas faksi dari yang dianut oleh P Jokowi, itu adalah cara pandang beliau untuk mencapai cita citanya, cerita ini tidak menganut apapun, kecuali keinginan untuk melihat secara positip dari sisi yang bisa menginspirasi semua orang yang sadar akan pentingnya memberikan contoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti hidup P Jokowi, keberadaan beliau benar benar memberikan inspirasi kepada kita semua, bidang politik, ekonomi, sosial budaya bahkan pertahanan keamanan nasional. Sekali lagi saya salut kepada P Joko Widodo.

Jakarta, Medio November 2014

PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI

PERATURAN_DISIPLIN_ANGGOTA_POLRI_PP_No.2_2003 – Peraturan Disiplin Anggota Polri

UU No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk melihat UU Kepolisian silahkan klik dibawah ini

UU KEPOLISIAN, NO 2 TH 2002

PERBUATAN ADMINISTRASI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DLM PERSPEKTIP PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

PERBUATAN ADMINISTRASI

YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI

DLM PERSPEKTIP PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

Oleh : Slamet Pribadi

Desember 2008

I.        U M U M

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, berdampak kepada segala aspek, yaitu aspek ipoleksosbuhankamnas, menghancurkan sendi sendi kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. Penanganan kasus korupsi memerlukan upaya yang luar biasa oleh semua pihak, khususnya oleh aparat penegak hukum, terutama yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Sejak dilahirkannya UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penegak hukum Indonesia dalam dekade terakhir ini telah melakukan berbagai upaya yang luar biasa untuk melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara melakukan Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Upaya itu telah memberikan hasil yang cukup bagus bagi perkembangan Tata Pemerintahan, dan tata kemasyarakatan,  meskipun belum  signifikan dicapainya posisi yang normal dan ideal sebagaimana harapan semua elemen bangsa ini, disebabkan oleh berbagai faktor yang saling menunjang, diantaranya perilaku koruptif mulai dari Pusat sampai dengan di daerah, Oleh karena itu pembebanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bisa hanya kepada Penegak Hukum saja, namun harus menjadi musuh bersama, supaya hasil dapat dirasakan secara langsung. Jadi sistem penindakan dan sistem Pencegahan harus berjalan beriringan, simultan, kalau tidak demikian maka hasilnya tidak signifikan.

Banyak hal yang harus dilakukan dan dibenahi untuk memberantas  Kejahatan Korupsi itu, yaitu diantaranya dengan menata sistem Administrasi di dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan  di Birokrasi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Mengingat unsur itulah yang  menjadi salah satu muara persoalan terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Sistem administrasi sebagai pemicu lahirnya korupsi, karena menghasilkan dokumentasi yang mencatat secara sistematis berbagai perjalanan dan kebijakan birokrasi dalam sitem administrasi pemerintahan, yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Sebagai catatan yang sistematis, tentunya berisi berbagai kebijakan para Penyelenggara Negara, tentang perjalanan apa saja yang akan dan telah diperbuat, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, baik sebagai perbuatan hukum maupun bukan.  Oleh Penegak hukum kemudian dokumen atau catatan ini di jadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana ketika dalam melaksanakan kebijakan administratip terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, berupa perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan maupun perekonomian negara.

II.       PERMASALAHAN

  1. Sistem administrasi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan  administratip para Penyelenggara negara, karena dengan sistem admnistrasi itu para penyelenggara negara dapat melakukan perbuatan  hukum maupun bukan. Namun para penyelenggara ini sering mengabaikan sistem administrasi ini, item per item di dalam sistem adminitrasi itu merupakan rangkaian cerita yang berepisode yang mengandung perbuatan materiil yang harus dipertanggung jawabkan di dalam sistem peradilan pidana, apabila sistem peradilan pidana membutuhkan,  dimana didalamnya diduga terjadi penyimpangan administratip, berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang kemudian merugikan keuangan negara. Karena terdapat aturan yang ada padanya di dalam melaksananakan sistem adminstratip tidak ditaati oleh Penyelenggara Negara. Banyak para Penyelenggara sejak awal dia bekerja secara administratip kurang mengerti tentang fungsi administrasi, yang meletakkan fungsi negara dalam keadaan dinamis, dimana didalamnya terdapat fakta hukum. Sehingga para Penyelenggara tidak melaksanakan fungsi itu secara maksimal. Dengan kewenangan yg dimiliki penyelenggara negara dapat mengeluarkan berbagai kebijakan, namun apabila kebijakan itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik atau Azas-azas Penyelenggaraan Negara yang baik, maka akan berbuah penyimpangan, apalagi jika penyimpangannya tersebut mengakibatkan kerugian negara, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, maka penyimpangannya akan mengarah kepada Korupsi.
  2.  Dalam sistem administrasi  terkait dokumentasi, yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan alat bukti. Para Penyelenggara  baru sadar ketika Penegak Hukum yang tergabung dalam sistem peradilan Pidana mulai menyita beberapa dokumen yang terkait, bahkan semua sistem kemudian dilakukan pemblokiran untuk menghindari perubahan sitem adminstrasi. Sistem Administratip sebagai sebuah rangkaian cerita yang bersifat negatip, merupakan produk Penyelenggara negara sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum maupun bukan, dimana didalamnya terdapat berbagai dokumen terkait yang harus dipertanggung jawabkan di dalam sistem peradilan pidana atau dihadapan penegak hukum. Penggeledahan dan Penyitaan tidak terelakkan, penegak Hukum harus melakukan itu sebagai wujud Penegakan Hukum, karena terdapat seorang Warga Negara yang  melakukan penyimpangan. Penyitaan di dalam sistem peradilan pidana merupakan suatau rangkaian Penyidikan, karena merupakan penguasaan yang bersifat sementara oleh hukum yang ditujukan kepada sitem administrasi yang berkaitan erat dengan perbuatan penyelelnggara negara di melaksanakan kebijakan administrasinya.

III.     PEMBAHASAN

  1. 1.    Perbuatan Adminstrasi

Merupakan suatu produk administratip yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara,  yang berisi rangkaian kebijakan administratip berupa catatan-cataran, yang mengandung konsekwensi hukum, dan dapat dimintai pertangggung jawaban secara hukum. Dengan administrasi ini hukum diketemukan secara riil, dalam bentuk praktek adminstrasi negara, dimana menempatkan negara dalam kondisi aktif, Negara menjadi berfungsi,  banyak hal yang bisa diperbuat oleh negara, yang diwakili oleh penyelenggara negara atau birokrasi.  Distribusi kekuasan bisa berlangsung sampai kepada titik terkecil kepentingan Negara dan masyarakat, diikat oleh norma-norma yang telah disepakati bersama sebagai hukum positip yang bersifat publik.  Melekat hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, untuk berbuat  sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila dilanggar maka diberikan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Administrasi dalam hal ini adalah Administrasi Negara, oleh beberapa ahli, yang berfungsi sebagai  aparatur negara, aparatur Pemerintah atau sebagai instansi Politik. Beberapa ahli juga memberikan pengertian sebagai sebuah kegiatan operasional melayani pemerintah di dalam sebuah negara, namun juga ada ahli lain yang memberikan pengertian sebagai proses tehnis penyelenggaraan UU, dimana administrasi negara itu sedang menjalankan amanah untuk melaksanakan perintah dari UU.

Perbuatan Administrasi memberikan kepastian hukum, karena berisi batasan-batasan perbuatan, semua pihak dapat melihat batasan itu dalam bentuk catatan yang sistematis tentang suatu hal. Munculnya batasan yang tertuang dalam sistem administrasi itu tidaklah tiba-tiba, malainkan sudah direncanakan terlebih dahulu, tentang apa yang akan diperbuat dalam bingkai administratip.

Penegak hukum melihat hal ini sebagai sebuah fakta hukum yang secara materiil mengandung konsekwensi pertagunggung jawaban dihadapan hukum.  Kepastian hukumnya terdapat di dalam sistem itu, baik yang masih utuh maupun sudah di pecah di dalam bagian lain, namun antara yang satu dengan yang lainnya masih satu rangkaian, sehingga terdapat persesuai antara yang satu dengan yang lainnya.   Kemudian dengan adanya perbuatan administrasi itu Penegak hukum dapat mengidentifikasi perbuatan hukum penyelenggara negara di dalam menjalankan pebuatan administrasinya, apakah penyelenggara negara  itu menjalankan tugas administrasikan sesuai dengan tupoksinya dan  apakah eksistensi hukum ditaati secara untuh oleh Penyelenggara Negara atau bahkan ada yang disimpangi.

  1. 2.    Perbuatan Melawan Hukum Administrative

Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik

Perbuatan Administrasi yang dilakukan oleh Peneyelenggaran Negara atau Aparatur negara harus sesuai dengan peraturan Hukum Negara sebagai hukum positip, ada etika yang mengikat, karena tugasnya adalah melayani secara operasional kepada Negara dan rakyat, yang memperlihatkan Pemerintah dalam keadaan aktif. Ada perwujudan berupa perbuatan hukum yang memberikan akibat hukum dan perbuatan bukan hukum, yang tidak memberikan akibat hukum.

Perbuatan hukum oleh Administrasi Pemerintahan terikat oleh azas-azas, yang sering disebut oleh beberapa Ahli adalah Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yang menghendaki agar setiap perbuatan Penyelenggara Negara itu harus sesuai dengan azas-azas itu. Dimana Azas-azas itu bersifat, mengandung norma-norma umum dan selalu mengemuka di alam setiap pendapat ahli Tata Negara atau ahli administrasi negara, dan selalu menjadi standar umum kebijakan administrasi pemerintahan, selain kemudian dijabarkan oleh Tupoksi Pemangku Jabatan, sehingga Pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang baik dan apabila tidak sesuai dengan Azas-azas tersebut maka terjadi Perbuatan Melawan Hukum.  Kemudian UU nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, dalam pasal 3 mengatur Azas-azas Penyelenggaraan Negara :

1).     Azas Kepastian Hukum.

2).     Azas Tertib Penyelenggaraan Negara.

3).     Azas Kepentingan Umum.

4).     Azas Keterbukaan.

5).     Azas Proporsionalitas.

6).     Azas Profesionalitas.

7).     Azas Akuntabilitas. [1]

Beberapa ahli Administrasi Negara menyebutkan selain dari 7 Azas tersebut diatas ada yang menambah lagi menjadi lebih banyak azas, yaitu: azas kecermatan, azas keseimbangan, azas persamaan, azas kewenangan, Azas motivasi untuk setiap keputusan, azas pelarangan menyalahgunakan wewenang di dalam pelaksanaan prosedur dll [2]

Penyimpangan adminisrtratif

Pelaksanaan prinsip administrasi secara efektif, efisien dan modern dalam management Penyelenggaraan Negara membutuhkan perhatian khusus, menghindari terjadinya kelemahan semaksimal mungkin, agar dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, sekaligus untuk menggapai tujuan negara yang sejahtera, terciptanya Pemerintahan yang bersih dan Pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Penyelenggaraan Pemerintahan itu harus sesuai dengan Undang-undang, ketentuan yang mengatur secara tehnis bidang-bidang tertentu, serta tupoksi dalam jabatan.  Apabila Penyelenggara Negara atau, Administrasi Negara, ternyata melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan yang menjadi hukum positip baginya maka dimungkinkan atau bahkan dapat dipastikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Penyelenggara Negara mempunyai alat berupa kewenangan, yang setiap saat bisa digunakan karena melekat di dalam sistem, kemudian dengan kewenangan itu Penyelenggara Negara bisa membuat kebijakan, keputusan, penetapan, dll, dan itu merupakan representasi negara dalam kondisi aktip.  Namun dibalik semua itu melekat norma dan azas, untuk meletakkan fungsi menurut lajur yang telah digariskan undang-undang yang menjadi dasar bertindak administratip.

Mahfud MD, dalam makalahnya Sukarno, Suharto & Dalil ACTON, yang mengutip adagium Acton: “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu absolut pula korupsinya)” Selanjutnya Mahfud berpendapat :

“Berdasarkan dalil Lord Acton itu dipahami bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan akan terdorong untuk melakukan korupsi atau penyelewengan-penyelewengan jika tidak ada pembatasan kekuasaan yang tegas melalui konstitusi.

Orang yang baik pun kalau memegang kekuasaan akan terdorong untuk korupsi. Sebab, meskipun secara pribadi dia baik (sebutlah Soekarno dan Soeharto), lingkungan kekuasaan di mana dia ada akan terus mendorongnya untuk korup” [3]

  1. 3.    Tindak Pidana Korupsi

Kasus Korupsi adalah kasus yang spesifik, secara umum sama dengan kasus pidana lainnya, namun secara khusus ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh perkara pidana lainnya. Kasus ini di dalam sistem hukum di Indonesia termasuk dalam katagori luar biasa, dalam beberapa text book sering disebutkan extra ordinary crime, kejahatan yang luar biasa, yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan politik, atah bahkan apabila kejahatan itu dibiarkan berlarut-larut maka tidak menutup kemungkinan berubah merusak sendi-sendi kemanusiaan yang telah dibangun bangsa ini. Beberapa regulasi dari pemerintahan yang satu  ke pemerintahan selanjutnya telah di terbitkan sebagai upaya pemberantasannya. Ketentuan itu adalah Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/011/1957, UU No. 24 Prp.Tahun 1960, UU No. 3 Tahun 1971,  UU No. 31 Tahun 1999 serta UU No. 20 Tahun 2001.

Sebenarnya apa sih Korupsi itu, secara khusus dijawab dalam 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum Unsur Tipikor adalah

Pasal 2 :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang, dimaksudkan sebagai tidak ada pengecualian terhadap siapun yang termasuk dalam katagori Subyek Hukum maupun  suatu Korporasi, sendiri-sendiri maupun bersama. Namun sampai dengan belum ada putusanyang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka siapapun harus mentaati azas praduga tak bersalah, belum dianggap bersalah sebelum ada putusan tetap yang menyatakan bersalah.

Secara melawan hukum, dimaksudkan disini adalah ketika seserang melakukan suatu perbuatan dia melanggar aturan, melanggar prosedur, melanggar kesepakatan nasional, melanggar hukum publik, termasuk perbuatan melawan hukum secara administratip dimana ada aturan yang mengaturnya diterjang, tidak ditaati, sehingga ada penyalahgunaan wewenang (karena menggunakan kewenangan yang dimiliki dlm sistem  administratinya)

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan itu menguntungkan diri sendiri penyelenggara negara itu, atau menguntungkan orang lain atau orang lain yang bekerja sama dengan penyelenggara itu.

Keuangan negara, yang dimaksud adalah keuangan milik negara/daerah, fasilitas yang berasal dari negara/daerah, keuntungan yang seharusnya diterima oleh negara/daerah yang dapat dihitung, dll.

  1. 4.    Kejahatan lain yang berkaitan dg Tipikor
  • Merintangi Proses Pemeriksaan (ps 21)
  • Sengaja  memberikan keterangan yg tidak benar (ps 22)
  • Saksi yang membuka identitas Pelapor (ps 24).
  • Gratifikasi (ps 12 b)
  1. 5.    Praktek Penegakan Hukum

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, ada seorang pejabat negara yang duduk menjadi Tersangka dalam kasus Tipikor, dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Penegak hukum terselip jawaban “Saya hanyalah pejabat secara Politis, yang melaksanakan administrasi sesungguhnya adalah pejabat dibawahnya”, jawaban diatas secara politis mungkin benar, akan tetapi ketika ditanya satu persatu tentang elemen delik Korupsi dan dihubungkan dengan aturan dan tupoksi yang seharusnya dia taati,, yang bersangkutan tidak bisa menjawab, maka argumen “Saya adalah pejabat secara politis” menjadi pupus, karena secara administratip, dia mengeluarkan Keputusan Pejabat yang dia tanda tangani sendiri, Disposisi. Dan setelah diteliti lebih lanjut ternyata pembuatan Keputusan Pejabat itu tidak sesuai dengan mekanisme bagaimana membuat Keputusan. Dan Disposisinya sungguh-sungguh bertentangan dengan aturan, seharusnya sebuah anggaran digunakan untuk kegiatan agama tertentu untuk kemaslahatan umat, namun terdapat disposisi pengeluaran anggaran justru untuk agama lain serta disposisi pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Jelas sekali di dalam perbuatan administrasinya bertentangan dengan kewajiban hukum,  tidak sesuai dengan kepatutan di dalam kebiasaan administrasi negara. Kemudian terjadi penyalah gunaan wewenang yang diberikan kepadanya, dimana aturannya sudah ada, namun kemudian disimpangi secara sengaja, baik sendiri maupun bersama orang lain. Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Contoh lain perbuatan yang bersifat administratip, pengadaan barang jasa di sebuah pemerintahan daerah, yang seharusnya dilakukan lelang dengan proses lelang yang benar, ternyata tidak dilakukan proses lelang itu dengan sesungguhnya. Sehingga merugikan keuangan negara.

Contoh lain perbuatan administratip, adalah seorang pimpinan BUMN, dalam catatan pembukuan terdapat pengeluaran biaya komunikasi HP, selain milik dia sendiri dan istrinya yang memang sudah diatur oleh perusahaan, juga untuk pengeluaran hp anaknya dan menantunya, serta ada kesalahan-kesalahan lainnya. Sehingga merugikan keuangan negara, meskipun kemudian dibebaskan dengan alasan perusahaa itu bukan termasuk keuangan negara (debatebel), satu unsur memang bisa  dia mentahkan namun usur perbuatan melawan hukumnya tidak bisa dia mentahkan.

  1. 6.    Modus Operandi Administratip
  • Prosedur Pengadaan barang jasa.
  • Mark up dalam pengadaan barang dan jasa.
  • Pemalsuan dokumen.
  • Manipulasi.
  • Anggaran tidak sesuai dengan peruntukan.
  •  Pengalihan mata anggaran.
  • Peraturan, Keputusan, Perintah lisan/tertulis, Disposisi yang bertentangan denganketentuan yang lebih tinggi.
  • Laporan keuangan fiktif.
  • Tukar guling.
  • Menerima manfaat finansial atau non finansiil.
  • Menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi.
  • Transaksi fiktif.
  • Dll.
  1. 7.    Obyek Penyitaan Perkara Korupsi

Hal-hal yang dapat disita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah alat bukti yang sama dengan yang diatus dalam pasal 184 KUHAP, kemudian ditambah dengan dokumentasi secara  elektronika (ps 26 A). Hal-hal dibawah ini adalah produk administratif yang menjadi obyek penyitaan :

  • Peraturan Pejabat.
  • Surat menyurat.
  • Disposisi
  • Surat Perintah.
  • Pembukuan.
  • Surat Edaran.
  • Laporan.
  • Kwitansi.
  • Dll.

Produk administratip sebagai hasil dari perbuatan administrasi tersebut harus dilakukan penyitaan, karena berkaitan dengan perbuatan penyelenggara negara ketika menjalankan kegiatan administrasinya. Dari situ terbaca urutan tindak sebagai fakta hukum yang harus diungkap oleh Penegak Hukum. Produk administratip adalah produk yang sensitip, rawan berubah, maupun diubah, oleh karena itu harus dilakukan tindakan lebih cepat oleh Penegak Hukum. Pelaku adalah orang yang menguasai pekerjaanya, penegak hukum baru tahu kemudian, namun tidak ada kejahatan yang sempurna, selalu ada lubang yang bisa diketemukan, meskipun memerlukan waktu untuk menemukan. Tindakan penyitaan adalah tindakan penguasaan sementara dibawah kekuasaan UU, guna untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hal-hal yang berkaitan dengan perbankan selain disita juga di lakukan pemblokiran, agar dana yang di rekening itu tidak dipindahkan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut perjalanan rekening

 

  1. 8.    Beberapa Persoalan diseputar Administrasi

a.      Pimpinan sistem administrasi yg tak punya pengalaman administrasi.

Peristiwa tidak mampu dan tidak trampil di dalam mengelola admnistrasi banyak diketemukan di beberapa daerah, biasanya  terjadi pada figur pimpinan daerah yang berasal dari parpol murni, yang hanya bergelut pada masalah politik, kemudian menjadi figur politis, yang terpilih menjadi pimpinan wilayah, berubah secara drastis menjadi seorang pemimpin admnistrasi yang pengelolaanya memerlukan ketrampilan khusus, meskipun dirinya hanya seorang menejer, sedangkan staf dibawahnya tidak bisa berkutik, karena ketidak mampuan sang menejer. Dari sudut lain bisa juga terjadi karena saluran aspirasi untuk menciptakan sistem yang bagus tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terdapat pembatas antara pimpinan dan staff yang disebabkan oleh berbagai soal.

Pernah ada keluhan dari beberapa staf Adminstrasi di suatu wilayah, dimana pimpinan wilayahnya yang baru selama lebih kurang 1 tahun tidak mampu membuat disposisi yang efektif dan efisien, sehingga staff kalang kabut menterjemahkan disposisi itu menurut persepsinya masing-masing. Disposisi di dalam sistem hukum administrasi merupakan perintah tertulis seorang pimpinan administrasi, menjadi pedoman bagi staf di dalam melaksanakan roda adminstrasi.

Kejadian ini merupakan persoalan tersendiri, di dalam praktek pemerintahan, barangkali salah satu pemicunya adalah sistem kaderisasi partai di dalam menempatkan calonnya tidak berdasarkan azas-azas pemerintahan, yang penting figurnya bisa meraup suara banyak, tidak memperdulikan ADM figur yang akan dimajukan sebagai pimpinan sebuah wilayah. Pimpinan Adminstrasi atau pimpinan wilayah yang tidak mampu dan trampil mengelola administrasi bisa menjadi pemicu terjadi Tindak Pidana Korupsi. Apakah hal ini disadari atau tidak oleh pemegang figur politik itu, bagi dia barangkali bukan persoalan awal, namun yang terjadi adalah mind set awal adalah pimpinan wilayah. Namun di kemudian hari yang terjadi justru dia masuk penjara karena kasus korupsi, yang menurut dia “saya tidak tahu” atau “saya adalah pimpinan politis”. Hukum tidak mengenal jawaban itu, tidak dapat dijadikan alasan, pemaaf atau pembenar, sehingga menjadikannya terbebas dari jeratan hukum.

b.      Pimpinan yang mengetahui hukum administrasi, tapi melanggar

Pada kejadian lain terdapat pimpinan wilayah atau pimpinan administrasi, yang sudah faham benar hukum adminstrasi, bahkan di dapat dikatagorikan mampu dan trampil. Akan tetapi justru dengan kehebatannya, dijadikan sarana taktis untuk merekeyasa sitem sedemikian rupa, sehingga terdapat kesan “window dressing” kelihatan baik.  Namun sebenarnya dibalik semuanya itu banyak rekayasa, manipulasi, pemalsuan dokumen dll. Dia mengerti sistem, tapi dia justru pintar mencari lubang jarum untuk mengelabui sistem adminstrasi. Perbuatannya berasal dari niat untuk mendapatkan suatu  kesempatan di dalam kesempitan, atau dikarenakan adanya sistem yang membuat dia tidak berkutik, dan berbuat sebagaimana diperbuat oleh lingkungannya atau karena ada kepentingan internal atau eksternal dia.

Dari sisi internal merupakan pergulatan batin antara keinginan untuk tidak berkorupsi dikarenakan terdapat aturan yang mempunyai sangsi yang lumayan, serta dapat memalukan perasaan keluarga apabila ketahuan, dengan keinginan untuk melakukan korupsi dikarenakan adanya moral yang lemah dan tidak mempunyai daya tahan dari gangguan ekonomis untuk mencukupi kebutuhan hidup secara berlebihan. Dia berspekulasi untuk menerjang segala norma, kalau ketahuan akan dia hadapi resikonya, kalau tidak ketahuan dia merasa aman, dan mungkin akan meneruskan tradisi berkorupsi itu.

Dari sisi eksternal dia harus berbuat sedemikian rupa, yang mengakibatkan dia harus melanggar, contohnya sudah tidak menjadi rahasia lagi untuk mendapatkan suatu tambahan dana dari pusat, dia harus melakukan palangaran hukum dengan cara suap sana suap sini, meskipun sulit  dibuktikan. Dengan tujuan agar kenginan untuk menaikkan anggaran diwilayahnya , bisa terwujut dengan baik. Contoh lain adalah bagaimana terjeratnya anggota DPR yang duduk pada komisi III di dalam kasus korupsi dengan modus peralihan fungsi tanah, pengalihan kawasan hutan lindung menjadi hutan industri di Kepulauan Riau dan ada modus suap sebesar Rp. 1.8 M. Yang saat itu ditangkap bersama dengan pejabat kabupaten di Kepulauan Riau. Di sebuah hotel bintang 5.

c.      Staff yang mengetahui hukum administrasi, tak memberikan kontribusi kepada sistem administrasi.

Staff pengelola administrasi mempunyai peran yang penting, yang secara detail dikerjakan oleh beberapa orang yang memadukan tugasnya ke dalam arah yang telah ditentukan oleh aturan internal maupun aturan eksternalnya secara umum. Staff yang mengerjakan tugas administrasi biasanya sudah berlangsung bertahun-bertahun di dalam sebuah rutinitas, sehingga mereka menguasai pekerjaan itu secara detail. Pimpinan bisa saja berubah, namun staff kemungkinan kecil berubah. Oleh karenanya kontribusi kepada aktifitas administrasi menempatkan staff  dalam posisi yang penting sebagai partner dan kepanjangan tangan pimpinan adminstrasi.  Dalam praktek Staff memiliki berbagai macam tipe di dalam mengerjakan tugas administrasinya,  ada staff yang memahami tujuan dan fungsi administrasi, bekerja mengikuti aturan, apabila terdapat kekurangan dia memberikan saran tertulis maupun lisan, ada juga yang tidak memberikan saran sama sekali, membiarkan sistem itu pada situasi yang lemah, rawan pelanggaran. Namun ada juga staff Administrasi yang pasif, tidak berusaha untuk memperbaiki sistem, membiarkan dokumentasi pada sistem yang inkonsistensi, tidak disiplin. Tipe-tipe seperti yang terakhit ini menjerumuskan administrasi kepada situasi yang hancur dan  rawan pelanggaran. Sementara Pimpinan administrasi tidak mampu mengawasi dan mengendalikan  sistem administrasi yang sesuai dengan aturan. Sudah bisa dipastikan manakala perbuatan itu merambah kepada sistem hukum publik yang mengakibatkan kerugian negara, maka terjadilah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh komunitas itu secara sendiri-sendiri ataupun bersama, dalam kurun waktu bersamaan atau berlainan namun masih dalam satu rangkaian perbuatan yang berlanjut.

d.      Staff yang tidak mempunyai pengalaman administrasi.

Pengalaman adalah ruang pendidikan yang terjadi secara alami, namun memberikan pengetahuan yang cukup untuk diperolehnya suatu pengetahuan, cara-cara mengatasi dan memutus persoalan. Hal ini diperlukan waktu yang cukup untuk mencapai seseorang mampu dan trampil, tidak bisa diperoleh secara instant. Dengan Pengalaman bisa memberikan metoda yang efektif dan efisien, karena telah mengalami proses yang berkelanjutan. Setiap persoalan selalu diperoleh inspirasi untuk mencari dan mendapatkan solusi yang benar dan sah. Apabila tidak mempunyai pengalaman maka rangkaian sistem admnistrasi akan rentan terjadinya pelanggaran. Apabila menempatkan orang pada kompetensinya maka

IV.     Penutup

1.      Kesimpulan

Tindak Pidana Korupsi, adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya juga harus diupayakan secara luar biasa. Di beberapa Kasus korupsi selalu diawali dengan perbuatan administrasi yang menyimpang sehingga terjadi Penyalahgunaan wewenang, karena di dalamnya menggunakan wewenang yang ada padanya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Segala bentuk produk administrasi merupakan obyek penyitaan, karena disitu diketemukan fakta hukum secara materril yang dilakukan oleh Pelaku, sehingga terdapat persesusaian antara perbuatan pelaku dengan produk administrasi.

2.      Rekomendasi

  • Jadikan Pemberantasan menjadi musuh bersama, semua elemen bangsa ini, tidak bisa hanya dibebankan kepada alat negara sebagai Penegak Hukum saja. Karena Korupsi sudah membudaya, masuk ke semua sistem kemasyarakatan menjadi darah daging kehidupan sosial masyarakat.
  • Perkuat sistem pencegahan, sebagai aksi atau sistem. Sebagai aksi ada kesengajaan untuk mendorong masyarakat mencegah terjadinya korupsi di mana saja, sedangkan sebagai sistem di dalam setiap sistem kemasayarakat dibuat sedemikian rupa agar sistem itu dibuat secara normatip bebas dari KKN.
  • Sistem Administrasi harus mengikuti Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik secara serius, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah bahkan pedesaan. Kebijakan Administrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintahann atau penyelenggara negara di daerah juga harus berbuat untuk sistem yang efektif dan efisien mengikuti Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga dicegah terjadinya Penyalah gunaan wewenang.
  • Perlu budaya hukum yang sehat di dalam sistem kemasyarakatan, karena dengan budaya yang sehat, dapat dapat menciptakan iklim yang sehat, bebas dari KKN. Budaya Hukum yang sehat memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum secara keseluruhan, disamping pembangunan regulasi dan pembangunan penegak hukum.
  • Berikan biaya yang cukup kepada upaya pemberantasan Korupsi, karena upaya penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi membutuhkan  biaya yang cukup besar. Dan disamping itu memberikan spirit yang kuat, percaya diri yang kuat ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan.
  • RUU Administrasi Pemerintahan segera diwujudkan, agar terdapat kesamaan persepsi di dalam penyelenggaraan sistem Administrasi Nasional yang sistematis, sebab yang ada sekarang sektoral, berdasarkan selera masing-masing satuan kerja, tidak mengacu kepada  sistem nasional, yang menacu kepada filosofi nasional, berkarakter Nasional akan tetapi tidak tertutup secara internasional.

 

 

 


[1] Pasal 11 uu nomor 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN

[2] Referensi Kuliah Hukum Administrasi Negara di Lembaga Administrasi Negara, Sukadarto SH

[3] Mahfud MD, Sukarno, Suharto & Dalil Acton, Makalah  Media On Line, Gagasan Hukum, Artikel, Legal Opinion.

KORUPSI DAN UPAYA STRATEGIS PEMBERANTASANYA

KORUPSI

DAN

UPAYA STRATEGIS PEMBERANTASANYA

Oleh : Slamet Pribadi

Jakarta, Juli 2009

1.         PENDAHULUAN

Berbicara tentang Korupsi di Indonesia, diibaratkan sebuah pencarian benang kusut, yang membelenggu kesana-kemari tiada ujung pangkal, saling berkait antara yang satu dengan yang lain, banyak persoalan yang rumit,  yang tak pernah habis untuk diutarakan di dalam ribuan rangkaian kalimat. Namun sungguh menarik untuk di kaji, dari berbagai sudut pandang, sekaligus menantang untuk di berikan solusi strategis.

Korupsi menempati persoalan yang strategis diantara persoalan Bangsa Indonesia, di mana-mana menjadi bahan pembicaraan, dan perdebatan yang tiada kunjung usai, namun pembicaraan itu tak burujung pada penyelesaian persoalan, di sana sini, hampir pada semua elemen masyarakat terjadi korupsi. Pada kegiatan sekecil apapun selalu ada peluang untuk korupsi, dan itu dijadikan peluang bagi para pelaku, yang secara sadar atau tidak sadar memberikan kontribusi bagi tumbuh suburnya kejahatan itu.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa ini, termasuk juga berbagai kemauan politik pemerintahan, berdasarkan otoritas pemerintah dengan membentuk  berbagai kebijakan kelembagaan, aksi sosial anti korupsi, pendirian berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai cara yang pada intinya Pemberantasan Korupsi. Kemudian hilangkah Korupsi itu?, jawabanya dapat ditebak dengan mudah, yaitu korupsi tidak hilang. Kenapa bisa demikian terpuruknya Bangsa ini, selalu jatuh pada lubang yang sama, meski berbagai jurus telah dikeluarkan oleh berbagai elemen, agar korupsi bisa diberantas, minimal berkurang.

Sepertinya tidak pernah lelah untuk terus berupaya, karena telah dirasakan  korupsi itu mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, martabat bangsa ini menjadi anjlok, atau terpuruk pada posisi yang tidak menguntungkan, dalam skala nasional maupun internasional.

Upaya yang dilakukan adalah upaya yang bersifat nasional, tidak parsial, tidak hanya bersifat represif dan prefentip, akan tetapi juga harus bersifat pre emtip. Secara teoritis sepertinya mudah, akan tetapi upaya itu haruslah komperhensif. Sebab Korupsi berasal dari hal yang komperhensif, maka solusinya juga harus komperhensif dan beresifat strategis, kalau perlu dilakukan kebijakan nasional yang cepat, meskipun tidak bisa dibilang revosioner, namun itu secara politis dan yuridis saling bertopang. Seperti yang dilakukan di negara lain, yang patut menjadi contoh, sehingga memberikan prefensi umum yang luar biasa, yaitu pemberian hukuman yang sangat tinggi. Dalam tempo yang singkat negara itu berhasil menjadi raksasa ekonomi  dunia, secara politik global mempunyai posisi tawar yang tinggi diantara negara beradab didunia, pendapatnya dan kebijakannya diperhitungkan oleh negara maju maupun negara berkembang.

Di Indonesia gebrakan anti korupsi dipandang ringan oleh para pelaku maupun calon pelaku, karena korupsi sudah membudaya di semua elemen masyarakat. Ketika ada angin datang untuk melakukan penindakan dan berhasil, maka timbul modus baru, semacam spek tehnis baru atau varian, baik dari bentuk baru atau turunan dari bentuk yang lama.

Oleh karenanya upaya pemberantasannya harus strategis, tehnis dan  sistemik,  sehingga tidak ada lagi kesempatan berkorupsi secara sistemik.

Kajian dalam penulisan ini sebagian besar berasal dari pengalaman penulis ketika menjadi anggota Tim Tas Tipikor (th 2005 s/d 2007), pada saat penyidikan maupun diambil dari pemikiran di berbagai seminar dan diskusi dengan berbagai kalangan. Kajiannya bersifat praktis, yang terjadi diseputar Korupsi di Indonesia, sehingga perlu disampaikan di dalam penyampaian makalah ini.

2.         PEMBAHASAN

2.1.      Permasalahan diseputar Tipikor

2.1.1.      Budaya korupsi di semua elemen masyarakat

Korupsi di sekitar kita sudah membudaya, menggurita di antara kehidupan sosial masyarakat, terutama di sektor yang meyangkut pelayanan formal maupun non formal, seperti pengurusan KTP, IMB, pengurusan BPKB, pengurusan SIM, Perijinan, donasi (sumbangan) sosial, Perbankan, Departemental, Pemerintah Daerah, Kota maupun Propinsi. Justru yang paling unik adalah korupsi timbul dari interaksi antara para pihak, saling menerima dan saling memberi. Berubah menjadi sebuah etika yang seakan disepakati bersama. Kemudian lahirlah sebuah nilai baru, yang sebenarnya bertentangan dengan kaidah hukum dan kaidah sosial, kemudian menggurita dan mengakar di masyarakat.

2.1.2.      Tingkat kesejahteraan rendah

Disadari sepenuhnya tingkat kesejahteraan yang rendah merupakan salah satu para parameter permasalahan korupsi di seputar kita, meskipun hal ini tidak mutlak, karena harus dilihat para meter lain sebagai bahan pembanding analisa permasalahan. Banyak pelayan-pelayan masyarakat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ketika melakukan pelayanan, itu terjadi di Birokrasi maupun di sektor-sektor lain. Memperoleh sesuatu dengan cara tidak halal, sengaja mempersulit supaya orang mengalami kesulitan sehingga kemudian meminta bantuan, dan mengeluarkan uang kesulitan, menghalalkan segala cara. Dan uang itu bisa sekedar untuk menutupi biaya operasional atau biaya hidup pelayan masyarakat itu atau supaya dia bisa hidup lebih.

2.1.3.      Elemen pengawasan tidak efektip

2.1.3.a.           Di Pemerintahan

Setiap Lembaga Pemerintahan baik yang di Birokrasi maupun di BUMN atau yang lainnya, mempunyai unsur pengawasan yang bersifat Internal, namanya bermacam-macam, ada Inspektorat Pengawasan, Satuan pengawasan Internal, Internal Auditor, Pengawas Profesi dan lain-lain. Petugas-petugasnya diterjunkan pada periode yang tetap atau insidental. Mereka melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan di Internal masing-masing, kemudian mereka membuat analisa hasil pengawasan dan pemeriksaan. Setelah itu mereka membuat rekomendasi perbaikan, perubahan atau lainnya, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap instansi yang telah diperiksa itu. Analisa permasalahan, saran  perubahan dan rekomendasi tersebut dari periode ke periode selalu sama, seharusnya berbeda, apa yang disarankan dan direkomendasikan tahun yang lalu dan tahun berikut selalu sama, seharusnya tahun berikutnya itu sudah berubah menjadi baik, namun yang terjadi keadaan tetap saja, ada kelemahan pada lubang yang sama. Demikian seterusnya.

2.1.3. b.          Masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat dalam hal mencegah terjadinya korupsi tidak berjalan secara komperhensif, tidak berkelanjutan, sektoral. Sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang efektip, jalan keluar pemecahan masalah korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Orde demokrasi pasca reformasi  memberikan sumbangan besar bagi mekanisme kontrol terhadap sistem pencegahan penyimpangan sosial, namun juga memberikak dampak luar biasa bagi kemampuan penegak hukum. Dimana-mana terjadi eforia pengawasan, ada permasalahan sedikit selalu diperbesar dengan konflik sosial, tanpa diberikan kesempatan membuat solusi yang benar dan kondusif. Semua merasa benar dan berkepentingan, tidak memperhatikan kompetensi, sementara kemampuan dan sarana terbatas. Budaya baru di Masyarakat serba ingin cepat, instan tanpa melihat keterbatasan itu. Tetapi pengawasan oleh masyarakat itu penting, karena tekanan masyarakat mempunyai nilai yang besar atas perjalanan perubahan di masyarakat, meskipun secara politis dapat ditunggangi beragam kepentingan. Hasil dari pengawasan masyarakat itu sudah mulai dirasakan hasilnya, positip, namun belum ada perubahan signifikan.

2.1.4.      Penegakan hukum yg tidak serius

Penegakan hukum yang tidak serius menimbulkan ketidak pastian, keraguan dan ketidak percayaan kepada Penegak hukum, maupun kepada lembaga penegakan hukum. Keseriusan diperlukan untuk mengatasi hal ini, sebab penegakan hukum adalah dambaan setiap masyarakat. Korupsi sudah membudaya sedemikian rupa di semua kalangan masyarakat, elite formal maupun non formal. Penegak hukum memegang peranan penting  sebagai salah satu elemen penegakan hukum untuk ikut serta aktif di dalam sitem pembrantasan Tindak pidana Korupsi. Keseriusan secara yuridis maupun sosiologis memberikan kontribusi yang berarti. Dengan demikian memberikan multi player efek atau memberikan prefensi umum kepada para calon koruptor untuk tidak melakukan korupsi. Apabila penegak hukum dan penegakan hukum tidak serius, maka menjadi bahan pelecehan pelaku atau calon pelaku Korupsi.

2.1.5.      Moral

Manusia adalah makhluk sosial, yang siap berinteraksi dengan lingkungannya secara sosial, menjadi sebuah komunitas lingkungan sosial, yang dilandasai dengan sikap individual diantara manusia untuk saling menerima dan memberi tentang nilai-nilai sosial. Adakalanya sikap itu positip,  memberikan arti yang cukup kepada lingkungan sosialnya. Sederas apapun yang diterima dari orang lain, dan yang diberi dari orang lain manusia tetap akan memberikan penilaian  menurut  persepsi yang dia punyai. Kepuasan tidaklah berhenti pada suatu titik, perwujudannya bervariasi, negatip ataupun positip. Yang negatip, sebanyak apapun yang yang dia terima dalam bentuk materi yang berlimpah ruah, justru memberikan ketidak puasan dalam bentuk nilai baru, demikian seterusnya. Tindak tanduknya cenderung korup, tidak menghiraukan rambu-rambu sosial, ataupun tatanan sosial.

2.1.6.   Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum ketika melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, sangat penting bagi kelangsungan upaya pemberantasan korupsi. Yang terjadi adalah adanya perbedaan penafsiran hukum yang sangat signifikan, antara Penyidikan dan penuntutan dengan penafsiran hukum yang dilakukan oleh Pengadilan, dengan segala kewenangan penciptaan hukum yang diberikan kepada Hakim. Terutama yang menyangkut masalah kerugian negara. Satu sisi menganggap uang yang dikorupsi itu adalah uang negara, sementara disisi lain, penafsiran itu itu digugurkan begitu saja oleh hakim dengan membuat penafsiran sendiri dalam pembentukan hukum di Pengadilan. Suatu saat terjadi dalam sebuah putusan pengadilan terhadap sebuah kasus korupsi perusahaan anak perusahaan BUMN yang modal awalnya berasal dari negara, ditafsirkan oleh Hakim uang tersebut bukan uang negara, meskipun dalam putusan itu diketemukan adanya perbuatan melawan hukum, namun uangnya bukan uang negara, sehingga Terdakwa bebas. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi penegakan hukum Tipikor.

2.1.7.      Kondisi Politik yang tidak sehat

Kondisi ini memberikan andil yang luar biasa di dalam permasalahan di seputar Korupsi, terutama sikap dan kebijakan yang diberikan oleh orang-orang yang duduk di ranah politik. Contoh yang paling dekat dapat dillihat oleh masyarakat adalah hiruk pikuk pilkada yang penuh dengan nuasa politis, dimana di dalam kegiatan politik itu membutuhkan biaya politik yang tidak kecil, yang diperoleh dari sumber yang tidak jelas, termasuk menggunakan uang pribadi sang calon yang cukup besar. Pemberi sumbangan yang tidak jelas maupun yang jelas, tentunya ada sesuatu yang diharap, apabila sang calon jadi terpilih.  Setelah calon benar-benar terpilih, tentunya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal pilkada itu. Dari mana dia peroleh, salah satunya adalah melakukan korupsi dengan berbagai modus. Maka ini merupakan embrio korupsi. Contoh lain adalah hubungan eksekutip dengan legislatip (yang nota bene adalah terdiri dari orang-orang politik) yang tidak kondusif, yang memanfaat hak-hak legislatip untuk mendapatkan imbalan tertentu dari eksekutip ketika mereka melakukan komunikasi birokrasi.

2.2.      Upaya Strategis Pemberantasan Korupsi dan peran KPK

2.2.1.  Memberantas budaya korupsi

Memberantas korupsi tidak hanya dari sisi represif saja, akan tetapi dapat dilakukan dari sisi budaya hukum, yaitu meniadakan budaya hukum untuk tidak berkorupsi. Kita lihat bersama korupsi telah berakar di kalangan masyarakat, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan legitimasi persoalan, dengan cara dilakukan korupsi meskipun kecil-kecilan, namun perbuatan ini sudah membudaya, tentu tidak dapat ditoleransi. Masyarakat harus dibangun sedemikian rupa budaya hukum yang tidak sehat itu jangan diberi kesempatan. Dapat dilakukan secara sistemik dengan kesepakatan bersama, melalui jalur agama, seni, etiket good governance dan cleant govermen maupun good corporate governance, dimanapun sistem sosial dilakukan oleh masyarkat. KPK membangun image dalam benak masyarakat, bahwa korupsi itu adalah perbuatan terkutuk, berdosa, merusak pembangunan. Budaya hukum yang sehat dapat mengurangi budaya korupsi di masyarakat.

2.2.2.  Sistem penggajian

Harus ada reformasi dari sistem penggajian di kalangan pegawai pemerintah, terutama di kalangan penegak hukum, karena pendapatan adalah gantungan hidup. Ini harus dilakukan segera, KPK harus memberikan saran tersebut kepada Pemerintah dan Legislatip. Mengingat tingkat kesejahteraan pegawai sangat rendah, terutama pegawai pemerintah termasuk dalam hal ini para penegak hukum. Jangan sampai untuk menutupi kebutuhan kesejahteraan, para pegawai itu, mereka melakukan perbuatan menyimpang ketika melakukan pelayanan. Kata Susan Rose-Ackerman, dalam buku seri tejemahan berjudul ”Korupsi & Pemerintahan” penerbit  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2006, cetakan pertama, pada  halaman 101 mengatakan ”Jika gaji pemerintah rendah, maka korupsi menjadi andalan untuk bertahan hidup”.

2.2.3.  Sistem Pengawasan yang efektip

Sistem pengawasan ini juga haruslah direformasi dan menjadi bagian rencana aksi dari KPK untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektip baik secara internal dan eksternal. Sistem pengawasan yang selama ini terjadi bersifat  hangat-hangat tahi ayam, tidak efektip, seadanya. Sistem pengawasan sebagian besar tidak begitu disukai, dan tidak merupakan dari bagian menejemen kelembagaan, metodanya tidak up to date, terutama di kalangan pemerintahan. Diutamakan reformasi itu adalah pengawasan internal, sebab pengawasan internal dapat mendeteksi secara dini, atas penyimpangan tugas, pokok dan fungsi menejemen.

2.2.4.  Penegakan Hukum yang serius

Penegakan hukum dibidang Tindak Pidana Korupsi, adalah memerlukan tangan-tangan yang trampil dan profesional, sehingga norma dapat dilakukan dengan baik. Namun di beberapa tempat masih terdapat penegakan hukum yang tidak serius, yang disebabkan oleh sikap KKN, intervensi dari berbagai kalangan, yang menyebabkan penegak hukum tidak berdaya, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. KPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat menjadi motivator, fasilitator penegakan hukum korupsi, sehingga turunnya KPK di kalangan penegakan hukum, tidak hanya dalam hal pengawasan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, tetap juga melakukan pengawasan di sistem pengadilan. Juga memberikan sistem pelatihan dan dengan petugas KPK sendiri, sehingga mencapai mampu dan trampil di dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan kasus Tipikor.

Regulasi juga harus serius di dalam memberikan dampak positip, hukumannya harus diperberat, baik pidana maupun perdatanya. Karena pola penghukuman masih dipandang ringan oleh para pelaku, sehingga tidak memberikan efek jera yang serius.

3.         KESIMPULAN

Korupsi sudah membudaya di berbagai elemen masyarakat, upaya pencegahan dan penindakannya haruslah menjadi catatan bersama bagi masyarakat sebagai faktor sosial pencetus korupsi, karena korupsi tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Korupsi itu adalah perbuatan yang buruk, merusak mental bangsa, menurunkan derajat kehormatan dihadapan pergaulan masyarakat yang beradab, menghancurkan pembangunan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan, dari masa pemerintahan yang satu ke masa pemerintahan yang lain, namun hasilnya tidak signifikan, karena sasaran atau obyek atau pelaku tidak mendukung berbagai upaya  itu dengan sungguh-sungguh, atau upaya itu tidak memberikan efek jera yang mendalam sampai ke akar-akarnya.

Oleh karena nya upaya pemberantasannya harusnya berjalan secara komperhensip, agar akar penumbuh pohon korupsi itu dapat ditarik secara keseluruhan. Peranan KPK begitu sentral, untuk menjebol akar itu, dengan segala kewenangan yang diberikan, agar upaya yang muncul di permukaan itu tidak hanya dibidang represif, akan tetapi juga dibidang prefentip dan pre emtip.

Sementara itu penghukuman terhadap para pelaku saat ini, masih terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang menakutkan.

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1.         HAMID BASYAIB, RICHARD HOLOWAY dan NONO ANWAR MAKARIM, Mencuri uang Rakyat, 16 Kajian korupsi di Indonesia, 4 jilid, Penerbit Yayasan Aksara, Cetakan 1, Februari 2002.

2.         SUSAN ROSE – ACKERMAN, Korupsi & Pemerintahan, Sebab, akibat dan Reformasi, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Cetakan 1, th 2006.

3.         UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.         UU nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5.         UU nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6.         UU nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korusi, Kolusi dan Nepotisme.