KORUPSI

DAN

UPAYA STRATEGIS PEMBERANTASANYA

Oleh : Slamet Pribadi

Jakarta, Juli 2009

1.         PENDAHULUAN

Berbicara tentang Korupsi di Indonesia, diibaratkan sebuah pencarian benang kusut, yang membelenggu kesana-kemari tiada ujung pangkal, saling berkait antara yang satu dengan yang lain, banyak persoalan yang rumit,  yang tak pernah habis untuk diutarakan di dalam ribuan rangkaian kalimat. Namun sungguh menarik untuk di kaji, dari berbagai sudut pandang, sekaligus menantang untuk di berikan solusi strategis.

Korupsi menempati persoalan yang strategis diantara persoalan Bangsa Indonesia, di mana-mana menjadi bahan pembicaraan, dan perdebatan yang tiada kunjung usai, namun pembicaraan itu tak burujung pada penyelesaian persoalan, di sana sini, hampir pada semua elemen masyarakat terjadi korupsi. Pada kegiatan sekecil apapun selalu ada peluang untuk korupsi, dan itu dijadikan peluang bagi para pelaku, yang secara sadar atau tidak sadar memberikan kontribusi bagi tumbuh suburnya kejahatan itu.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa ini, termasuk juga berbagai kemauan politik pemerintahan, berdasarkan otoritas pemerintah dengan membentuk  berbagai kebijakan kelembagaan, aksi sosial anti korupsi, pendirian berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai cara yang pada intinya Pemberantasan Korupsi. Kemudian hilangkah Korupsi itu?, jawabanya dapat ditebak dengan mudah, yaitu korupsi tidak hilang. Kenapa bisa demikian terpuruknya Bangsa ini, selalu jatuh pada lubang yang sama, meski berbagai jurus telah dikeluarkan oleh berbagai elemen, agar korupsi bisa diberantas, minimal berkurang.

Sepertinya tidak pernah lelah untuk terus berupaya, karena telah dirasakan  korupsi itu mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, martabat bangsa ini menjadi anjlok, atau terpuruk pada posisi yang tidak menguntungkan, dalam skala nasional maupun internasional.

Upaya yang dilakukan adalah upaya yang bersifat nasional, tidak parsial, tidak hanya bersifat represif dan prefentip, akan tetapi juga harus bersifat pre emtip. Secara teoritis sepertinya mudah, akan tetapi upaya itu haruslah komperhensif. Sebab Korupsi berasal dari hal yang komperhensif, maka solusinya juga harus komperhensif dan beresifat strategis, kalau perlu dilakukan kebijakan nasional yang cepat, meskipun tidak bisa dibilang revosioner, namun itu secara politis dan yuridis saling bertopang. Seperti yang dilakukan di negara lain, yang patut menjadi contoh, sehingga memberikan prefensi umum yang luar biasa, yaitu pemberian hukuman yang sangat tinggi. Dalam tempo yang singkat negara itu berhasil menjadi raksasa ekonomi  dunia, secara politik global mempunyai posisi tawar yang tinggi diantara negara beradab didunia, pendapatnya dan kebijakannya diperhitungkan oleh negara maju maupun negara berkembang.

Di Indonesia gebrakan anti korupsi dipandang ringan oleh para pelaku maupun calon pelaku, karena korupsi sudah membudaya di semua elemen masyarakat. Ketika ada angin datang untuk melakukan penindakan dan berhasil, maka timbul modus baru, semacam spek tehnis baru atau varian, baik dari bentuk baru atau turunan dari bentuk yang lama.

Oleh karenanya upaya pemberantasannya harus strategis, tehnis dan  sistemik,  sehingga tidak ada lagi kesempatan berkorupsi secara sistemik.

Kajian dalam penulisan ini sebagian besar berasal dari pengalaman penulis ketika menjadi anggota Tim Tas Tipikor (th 2005 s/d 2007), pada saat penyidikan maupun diambil dari pemikiran di berbagai seminar dan diskusi dengan berbagai kalangan. Kajiannya bersifat praktis, yang terjadi diseputar Korupsi di Indonesia, sehingga perlu disampaikan di dalam penyampaian makalah ini.

2.         PEMBAHASAN

2.1.      Permasalahan diseputar Tipikor

2.1.1.      Budaya korupsi di semua elemen masyarakat

Korupsi di sekitar kita sudah membudaya, menggurita di antara kehidupan sosial masyarakat, terutama di sektor yang meyangkut pelayanan formal maupun non formal, seperti pengurusan KTP, IMB, pengurusan BPKB, pengurusan SIM, Perijinan, donasi (sumbangan) sosial, Perbankan, Departemental, Pemerintah Daerah, Kota maupun Propinsi. Justru yang paling unik adalah korupsi timbul dari interaksi antara para pihak, saling menerima dan saling memberi. Berubah menjadi sebuah etika yang seakan disepakati bersama. Kemudian lahirlah sebuah nilai baru, yang sebenarnya bertentangan dengan kaidah hukum dan kaidah sosial, kemudian menggurita dan mengakar di masyarakat.

2.1.2.      Tingkat kesejahteraan rendah

Disadari sepenuhnya tingkat kesejahteraan yang rendah merupakan salah satu para parameter permasalahan korupsi di seputar kita, meskipun hal ini tidak mutlak, karena harus dilihat para meter lain sebagai bahan pembanding analisa permasalahan. Banyak pelayan-pelayan masyarakat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ketika melakukan pelayanan, itu terjadi di Birokrasi maupun di sektor-sektor lain. Memperoleh sesuatu dengan cara tidak halal, sengaja mempersulit supaya orang mengalami kesulitan sehingga kemudian meminta bantuan, dan mengeluarkan uang kesulitan, menghalalkan segala cara. Dan uang itu bisa sekedar untuk menutupi biaya operasional atau biaya hidup pelayan masyarakat itu atau supaya dia bisa hidup lebih.

2.1.3.      Elemen pengawasan tidak efektip

2.1.3.a.           Di Pemerintahan

Setiap Lembaga Pemerintahan baik yang di Birokrasi maupun di BUMN atau yang lainnya, mempunyai unsur pengawasan yang bersifat Internal, namanya bermacam-macam, ada Inspektorat Pengawasan, Satuan pengawasan Internal, Internal Auditor, Pengawas Profesi dan lain-lain. Petugas-petugasnya diterjunkan pada periode yang tetap atau insidental. Mereka melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan di Internal masing-masing, kemudian mereka membuat analisa hasil pengawasan dan pemeriksaan. Setelah itu mereka membuat rekomendasi perbaikan, perubahan atau lainnya, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap instansi yang telah diperiksa itu. Analisa permasalahan, saran  perubahan dan rekomendasi tersebut dari periode ke periode selalu sama, seharusnya berbeda, apa yang disarankan dan direkomendasikan tahun yang lalu dan tahun berikut selalu sama, seharusnya tahun berikutnya itu sudah berubah menjadi baik, namun yang terjadi keadaan tetap saja, ada kelemahan pada lubang yang sama. Demikian seterusnya.

2.1.3. b.          Masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat dalam hal mencegah terjadinya korupsi tidak berjalan secara komperhensif, tidak berkelanjutan, sektoral. Sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang efektip, jalan keluar pemecahan masalah korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Orde demokrasi pasca reformasi  memberikan sumbangan besar bagi mekanisme kontrol terhadap sistem pencegahan penyimpangan sosial, namun juga memberikak dampak luar biasa bagi kemampuan penegak hukum. Dimana-mana terjadi eforia pengawasan, ada permasalahan sedikit selalu diperbesar dengan konflik sosial, tanpa diberikan kesempatan membuat solusi yang benar dan kondusif. Semua merasa benar dan berkepentingan, tidak memperhatikan kompetensi, sementara kemampuan dan sarana terbatas. Budaya baru di Masyarakat serba ingin cepat, instan tanpa melihat keterbatasan itu. Tetapi pengawasan oleh masyarakat itu penting, karena tekanan masyarakat mempunyai nilai yang besar atas perjalanan perubahan di masyarakat, meskipun secara politis dapat ditunggangi beragam kepentingan. Hasil dari pengawasan masyarakat itu sudah mulai dirasakan hasilnya, positip, namun belum ada perubahan signifikan.

2.1.4.      Penegakan hukum yg tidak serius

Penegakan hukum yang tidak serius menimbulkan ketidak pastian, keraguan dan ketidak percayaan kepada Penegak hukum, maupun kepada lembaga penegakan hukum. Keseriusan diperlukan untuk mengatasi hal ini, sebab penegakan hukum adalah dambaan setiap masyarakat. Korupsi sudah membudaya sedemikian rupa di semua kalangan masyarakat, elite formal maupun non formal. Penegak hukum memegang peranan penting  sebagai salah satu elemen penegakan hukum untuk ikut serta aktif di dalam sitem pembrantasan Tindak pidana Korupsi. Keseriusan secara yuridis maupun sosiologis memberikan kontribusi yang berarti. Dengan demikian memberikan multi player efek atau memberikan prefensi umum kepada para calon koruptor untuk tidak melakukan korupsi. Apabila penegak hukum dan penegakan hukum tidak serius, maka menjadi bahan pelecehan pelaku atau calon pelaku Korupsi.

2.1.5.      Moral

Manusia adalah makhluk sosial, yang siap berinteraksi dengan lingkungannya secara sosial, menjadi sebuah komunitas lingkungan sosial, yang dilandasai dengan sikap individual diantara manusia untuk saling menerima dan memberi tentang nilai-nilai sosial. Adakalanya sikap itu positip,  memberikan arti yang cukup kepada lingkungan sosialnya. Sederas apapun yang diterima dari orang lain, dan yang diberi dari orang lain manusia tetap akan memberikan penilaian  menurut  persepsi yang dia punyai. Kepuasan tidaklah berhenti pada suatu titik, perwujudannya bervariasi, negatip ataupun positip. Yang negatip, sebanyak apapun yang yang dia terima dalam bentuk materi yang berlimpah ruah, justru memberikan ketidak puasan dalam bentuk nilai baru, demikian seterusnya. Tindak tanduknya cenderung korup, tidak menghiraukan rambu-rambu sosial, ataupun tatanan sosial.

2.1.6.   Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum ketika melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, sangat penting bagi kelangsungan upaya pemberantasan korupsi. Yang terjadi adalah adanya perbedaan penafsiran hukum yang sangat signifikan, antara Penyidikan dan penuntutan dengan penafsiran hukum yang dilakukan oleh Pengadilan, dengan segala kewenangan penciptaan hukum yang diberikan kepada Hakim. Terutama yang menyangkut masalah kerugian negara. Satu sisi menganggap uang yang dikorupsi itu adalah uang negara, sementara disisi lain, penafsiran itu itu digugurkan begitu saja oleh hakim dengan membuat penafsiran sendiri dalam pembentukan hukum di Pengadilan. Suatu saat terjadi dalam sebuah putusan pengadilan terhadap sebuah kasus korupsi perusahaan anak perusahaan BUMN yang modal awalnya berasal dari negara, ditafsirkan oleh Hakim uang tersebut bukan uang negara, meskipun dalam putusan itu diketemukan adanya perbuatan melawan hukum, namun uangnya bukan uang negara, sehingga Terdakwa bebas. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi penegakan hukum Tipikor.

2.1.7.      Kondisi Politik yang tidak sehat

Kondisi ini memberikan andil yang luar biasa di dalam permasalahan di seputar Korupsi, terutama sikap dan kebijakan yang diberikan oleh orang-orang yang duduk di ranah politik. Contoh yang paling dekat dapat dillihat oleh masyarakat adalah hiruk pikuk pilkada yang penuh dengan nuasa politis, dimana di dalam kegiatan politik itu membutuhkan biaya politik yang tidak kecil, yang diperoleh dari sumber yang tidak jelas, termasuk menggunakan uang pribadi sang calon yang cukup besar. Pemberi sumbangan yang tidak jelas maupun yang jelas, tentunya ada sesuatu yang diharap, apabila sang calon jadi terpilih.  Setelah calon benar-benar terpilih, tentunya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal pilkada itu. Dari mana dia peroleh, salah satunya adalah melakukan korupsi dengan berbagai modus. Maka ini merupakan embrio korupsi. Contoh lain adalah hubungan eksekutip dengan legislatip (yang nota bene adalah terdiri dari orang-orang politik) yang tidak kondusif, yang memanfaat hak-hak legislatip untuk mendapatkan imbalan tertentu dari eksekutip ketika mereka melakukan komunikasi birokrasi.

2.2.      Upaya Strategis Pemberantasan Korupsi dan peran KPK

2.2.1.  Memberantas budaya korupsi

Memberantas korupsi tidak hanya dari sisi represif saja, akan tetapi dapat dilakukan dari sisi budaya hukum, yaitu meniadakan budaya hukum untuk tidak berkorupsi. Kita lihat bersama korupsi telah berakar di kalangan masyarakat, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan legitimasi persoalan, dengan cara dilakukan korupsi meskipun kecil-kecilan, namun perbuatan ini sudah membudaya, tentu tidak dapat ditoleransi. Masyarakat harus dibangun sedemikian rupa budaya hukum yang tidak sehat itu jangan diberi kesempatan. Dapat dilakukan secara sistemik dengan kesepakatan bersama, melalui jalur agama, seni, etiket good governance dan cleant govermen maupun good corporate governance, dimanapun sistem sosial dilakukan oleh masyarkat. KPK membangun image dalam benak masyarakat, bahwa korupsi itu adalah perbuatan terkutuk, berdosa, merusak pembangunan. Budaya hukum yang sehat dapat mengurangi budaya korupsi di masyarakat.

2.2.2.  Sistem penggajian

Harus ada reformasi dari sistem penggajian di kalangan pegawai pemerintah, terutama di kalangan penegak hukum, karena pendapatan adalah gantungan hidup. Ini harus dilakukan segera, KPK harus memberikan saran tersebut kepada Pemerintah dan Legislatip. Mengingat tingkat kesejahteraan pegawai sangat rendah, terutama pegawai pemerintah termasuk dalam hal ini para penegak hukum. Jangan sampai untuk menutupi kebutuhan kesejahteraan, para pegawai itu, mereka melakukan perbuatan menyimpang ketika melakukan pelayanan. Kata Susan Rose-Ackerman, dalam buku seri tejemahan berjudul ”Korupsi & Pemerintahan” penerbit  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2006, cetakan pertama, pada  halaman 101 mengatakan ”Jika gaji pemerintah rendah, maka korupsi menjadi andalan untuk bertahan hidup”.

2.2.3.  Sistem Pengawasan yang efektip

Sistem pengawasan ini juga haruslah direformasi dan menjadi bagian rencana aksi dari KPK untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektip baik secara internal dan eksternal. Sistem pengawasan yang selama ini terjadi bersifat  hangat-hangat tahi ayam, tidak efektip, seadanya. Sistem pengawasan sebagian besar tidak begitu disukai, dan tidak merupakan dari bagian menejemen kelembagaan, metodanya tidak up to date, terutama di kalangan pemerintahan. Diutamakan reformasi itu adalah pengawasan internal, sebab pengawasan internal dapat mendeteksi secara dini, atas penyimpangan tugas, pokok dan fungsi menejemen.

2.2.4.  Penegakan Hukum yang serius

Penegakan hukum dibidang Tindak Pidana Korupsi, adalah memerlukan tangan-tangan yang trampil dan profesional, sehingga norma dapat dilakukan dengan baik. Namun di beberapa tempat masih terdapat penegakan hukum yang tidak serius, yang disebabkan oleh sikap KKN, intervensi dari berbagai kalangan, yang menyebabkan penegak hukum tidak berdaya, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. KPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat menjadi motivator, fasilitator penegakan hukum korupsi, sehingga turunnya KPK di kalangan penegakan hukum, tidak hanya dalam hal pengawasan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, tetap juga melakukan pengawasan di sistem pengadilan. Juga memberikan sistem pelatihan dan dengan petugas KPK sendiri, sehingga mencapai mampu dan trampil di dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan kasus Tipikor.

Regulasi juga harus serius di dalam memberikan dampak positip, hukumannya harus diperberat, baik pidana maupun perdatanya. Karena pola penghukuman masih dipandang ringan oleh para pelaku, sehingga tidak memberikan efek jera yang serius.

3.         KESIMPULAN

Korupsi sudah membudaya di berbagai elemen masyarakat, upaya pencegahan dan penindakannya haruslah menjadi catatan bersama bagi masyarakat sebagai faktor sosial pencetus korupsi, karena korupsi tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Korupsi itu adalah perbuatan yang buruk, merusak mental bangsa, menurunkan derajat kehormatan dihadapan pergaulan masyarakat yang beradab, menghancurkan pembangunan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan, dari masa pemerintahan yang satu ke masa pemerintahan yang lain, namun hasilnya tidak signifikan, karena sasaran atau obyek atau pelaku tidak mendukung berbagai upaya  itu dengan sungguh-sungguh, atau upaya itu tidak memberikan efek jera yang mendalam sampai ke akar-akarnya.

Oleh karena nya upaya pemberantasannya harusnya berjalan secara komperhensip, agar akar penumbuh pohon korupsi itu dapat ditarik secara keseluruhan. Peranan KPK begitu sentral, untuk menjebol akar itu, dengan segala kewenangan yang diberikan, agar upaya yang muncul di permukaan itu tidak hanya dibidang represif, akan tetapi juga dibidang prefentip dan pre emtip.

Sementara itu penghukuman terhadap para pelaku saat ini, masih terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang menakutkan.

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1.         HAMID BASYAIB, RICHARD HOLOWAY dan NONO ANWAR MAKARIM, Mencuri uang Rakyat, 16 Kajian korupsi di Indonesia, 4 jilid, Penerbit Yayasan Aksara, Cetakan 1, Februari 2002.

2.         SUSAN ROSE – ACKERMAN, Korupsi & Pemerintahan, Sebab, akibat dan Reformasi, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Cetakan 1, th 2006.

3.         UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.         UU nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5.         UU nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6.         UU nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korusi, Kolusi dan Nepotisme.

About slametpribadi

POSITIVE THINKING AND BALANCING

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s