PERBUATAN ADMINISTRASI

YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI

DLM PERSPEKTIP PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

Oleh : Slamet Pribadi

Desember 2008

I.        U M U M

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, berdampak kepada segala aspek, yaitu aspek ipoleksosbuhankamnas, menghancurkan sendi sendi kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. Penanganan kasus korupsi memerlukan upaya yang luar biasa oleh semua pihak, khususnya oleh aparat penegak hukum, terutama yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Sejak dilahirkannya UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penegak hukum Indonesia dalam dekade terakhir ini telah melakukan berbagai upaya yang luar biasa untuk melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara melakukan Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Upaya itu telah memberikan hasil yang cukup bagus bagi perkembangan Tata Pemerintahan, dan tata kemasyarakatan,  meskipun belum  signifikan dicapainya posisi yang normal dan ideal sebagaimana harapan semua elemen bangsa ini, disebabkan oleh berbagai faktor yang saling menunjang, diantaranya perilaku koruptif mulai dari Pusat sampai dengan di daerah, Oleh karena itu pembebanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bisa hanya kepada Penegak Hukum saja, namun harus menjadi musuh bersama, supaya hasil dapat dirasakan secara langsung. Jadi sistem penindakan dan sistem Pencegahan harus berjalan beriringan, simultan, kalau tidak demikian maka hasilnya tidak signifikan.

Banyak hal yang harus dilakukan dan dibenahi untuk memberantas  Kejahatan Korupsi itu, yaitu diantaranya dengan menata sistem Administrasi di dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan  di Birokrasi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Mengingat unsur itulah yang  menjadi salah satu muara persoalan terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Sistem administrasi sebagai pemicu lahirnya korupsi, karena menghasilkan dokumentasi yang mencatat secara sistematis berbagai perjalanan dan kebijakan birokrasi dalam sitem administrasi pemerintahan, yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Sebagai catatan yang sistematis, tentunya berisi berbagai kebijakan para Penyelenggara Negara, tentang perjalanan apa saja yang akan dan telah diperbuat, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, baik sebagai perbuatan hukum maupun bukan.  Oleh Penegak hukum kemudian dokumen atau catatan ini di jadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana ketika dalam melaksanakan kebijakan administratip terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, berupa perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan maupun perekonomian negara.

II.       PERMASALAHAN

  1. Sistem administrasi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan  administratip para Penyelenggara negara, karena dengan sistem admnistrasi itu para penyelenggara negara dapat melakukan perbuatan  hukum maupun bukan. Namun para penyelenggara ini sering mengabaikan sistem administrasi ini, item per item di dalam sistem adminitrasi itu merupakan rangkaian cerita yang berepisode yang mengandung perbuatan materiil yang harus dipertanggung jawabkan di dalam sistem peradilan pidana, apabila sistem peradilan pidana membutuhkan,  dimana didalamnya diduga terjadi penyimpangan administratip, berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang kemudian merugikan keuangan negara. Karena terdapat aturan yang ada padanya di dalam melaksananakan sistem adminstratip tidak ditaati oleh Penyelenggara Negara. Banyak para Penyelenggara sejak awal dia bekerja secara administratip kurang mengerti tentang fungsi administrasi, yang meletakkan fungsi negara dalam keadaan dinamis, dimana didalamnya terdapat fakta hukum. Sehingga para Penyelenggara tidak melaksanakan fungsi itu secara maksimal. Dengan kewenangan yg dimiliki penyelenggara negara dapat mengeluarkan berbagai kebijakan, namun apabila kebijakan itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik atau Azas-azas Penyelenggaraan Negara yang baik, maka akan berbuah penyimpangan, apalagi jika penyimpangannya tersebut mengakibatkan kerugian negara, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, maka penyimpangannya akan mengarah kepada Korupsi.
  2.  Dalam sistem administrasi  terkait dokumentasi, yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan alat bukti. Para Penyelenggara  baru sadar ketika Penegak Hukum yang tergabung dalam sistem peradilan Pidana mulai menyita beberapa dokumen yang terkait, bahkan semua sistem kemudian dilakukan pemblokiran untuk menghindari perubahan sitem adminstrasi. Sistem Administratip sebagai sebuah rangkaian cerita yang bersifat negatip, merupakan produk Penyelenggara negara sebagai subyek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum maupun bukan, dimana didalamnya terdapat berbagai dokumen terkait yang harus dipertanggung jawabkan di dalam sistem peradilan pidana atau dihadapan penegak hukum. Penggeledahan dan Penyitaan tidak terelakkan, penegak Hukum harus melakukan itu sebagai wujud Penegakan Hukum, karena terdapat seorang Warga Negara yang  melakukan penyimpangan. Penyitaan di dalam sistem peradilan pidana merupakan suatau rangkaian Penyidikan, karena merupakan penguasaan yang bersifat sementara oleh hukum yang ditujukan kepada sitem administrasi yang berkaitan erat dengan perbuatan penyelelnggara negara di melaksanakan kebijakan administrasinya.

III.     PEMBAHASAN

  1. 1.    Perbuatan Adminstrasi

Merupakan suatu produk administratip yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara,  yang berisi rangkaian kebijakan administratip berupa catatan-cataran, yang mengandung konsekwensi hukum, dan dapat dimintai pertangggung jawaban secara hukum. Dengan administrasi ini hukum diketemukan secara riil, dalam bentuk praktek adminstrasi negara, dimana menempatkan negara dalam kondisi aktif, Negara menjadi berfungsi,  banyak hal yang bisa diperbuat oleh negara, yang diwakili oleh penyelenggara negara atau birokrasi.  Distribusi kekuasan bisa berlangsung sampai kepada titik terkecil kepentingan Negara dan masyarakat, diikat oleh norma-norma yang telah disepakati bersama sebagai hukum positip yang bersifat publik.  Melekat hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, untuk berbuat  sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila dilanggar maka diberikan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Administrasi dalam hal ini adalah Administrasi Negara, oleh beberapa ahli, yang berfungsi sebagai  aparatur negara, aparatur Pemerintah atau sebagai instansi Politik. Beberapa ahli juga memberikan pengertian sebagai sebuah kegiatan operasional melayani pemerintah di dalam sebuah negara, namun juga ada ahli lain yang memberikan pengertian sebagai proses tehnis penyelenggaraan UU, dimana administrasi negara itu sedang menjalankan amanah untuk melaksanakan perintah dari UU.

Perbuatan Administrasi memberikan kepastian hukum, karena berisi batasan-batasan perbuatan, semua pihak dapat melihat batasan itu dalam bentuk catatan yang sistematis tentang suatu hal. Munculnya batasan yang tertuang dalam sistem administrasi itu tidaklah tiba-tiba, malainkan sudah direncanakan terlebih dahulu, tentang apa yang akan diperbuat dalam bingkai administratip.

Penegak hukum melihat hal ini sebagai sebuah fakta hukum yang secara materiil mengandung konsekwensi pertagunggung jawaban dihadapan hukum.  Kepastian hukumnya terdapat di dalam sistem itu, baik yang masih utuh maupun sudah di pecah di dalam bagian lain, namun antara yang satu dengan yang lainnya masih satu rangkaian, sehingga terdapat persesuai antara yang satu dengan yang lainnya.   Kemudian dengan adanya perbuatan administrasi itu Penegak hukum dapat mengidentifikasi perbuatan hukum penyelenggara negara di dalam menjalankan pebuatan administrasinya, apakah penyelenggara negara  itu menjalankan tugas administrasikan sesuai dengan tupoksinya dan  apakah eksistensi hukum ditaati secara untuh oleh Penyelenggara Negara atau bahkan ada yang disimpangi.

  1. 2.    Perbuatan Melawan Hukum Administrative

Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik

Perbuatan Administrasi yang dilakukan oleh Peneyelenggaran Negara atau Aparatur negara harus sesuai dengan peraturan Hukum Negara sebagai hukum positip, ada etika yang mengikat, karena tugasnya adalah melayani secara operasional kepada Negara dan rakyat, yang memperlihatkan Pemerintah dalam keadaan aktif. Ada perwujudan berupa perbuatan hukum yang memberikan akibat hukum dan perbuatan bukan hukum, yang tidak memberikan akibat hukum.

Perbuatan hukum oleh Administrasi Pemerintahan terikat oleh azas-azas, yang sering disebut oleh beberapa Ahli adalah Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yang menghendaki agar setiap perbuatan Penyelenggara Negara itu harus sesuai dengan azas-azas itu. Dimana Azas-azas itu bersifat, mengandung norma-norma umum dan selalu mengemuka di alam setiap pendapat ahli Tata Negara atau ahli administrasi negara, dan selalu menjadi standar umum kebijakan administrasi pemerintahan, selain kemudian dijabarkan oleh Tupoksi Pemangku Jabatan, sehingga Pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang baik dan apabila tidak sesuai dengan Azas-azas tersebut maka terjadi Perbuatan Melawan Hukum.  Kemudian UU nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, dalam pasal 3 mengatur Azas-azas Penyelenggaraan Negara :

1).     Azas Kepastian Hukum.

2).     Azas Tertib Penyelenggaraan Negara.

3).     Azas Kepentingan Umum.

4).     Azas Keterbukaan.

5).     Azas Proporsionalitas.

6).     Azas Profesionalitas.

7).     Azas Akuntabilitas. [1]

Beberapa ahli Administrasi Negara menyebutkan selain dari 7 Azas tersebut diatas ada yang menambah lagi menjadi lebih banyak azas, yaitu: azas kecermatan, azas keseimbangan, azas persamaan, azas kewenangan, Azas motivasi untuk setiap keputusan, azas pelarangan menyalahgunakan wewenang di dalam pelaksanaan prosedur dll [2]

Penyimpangan adminisrtratif

Pelaksanaan prinsip administrasi secara efektif, efisien dan modern dalam management Penyelenggaraan Negara membutuhkan perhatian khusus, menghindari terjadinya kelemahan semaksimal mungkin, agar dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, sekaligus untuk menggapai tujuan negara yang sejahtera, terciptanya Pemerintahan yang bersih dan Pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Penyelenggaraan Pemerintahan itu harus sesuai dengan Undang-undang, ketentuan yang mengatur secara tehnis bidang-bidang tertentu, serta tupoksi dalam jabatan.  Apabila Penyelenggara Negara atau, Administrasi Negara, ternyata melaksanakan tugas tidak sesuai dengan aturan yang menjadi hukum positip baginya maka dimungkinkan atau bahkan dapat dipastikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Penyelenggara Negara mempunyai alat berupa kewenangan, yang setiap saat bisa digunakan karena melekat di dalam sistem, kemudian dengan kewenangan itu Penyelenggara Negara bisa membuat kebijakan, keputusan, penetapan, dll, dan itu merupakan representasi negara dalam kondisi aktip.  Namun dibalik semua itu melekat norma dan azas, untuk meletakkan fungsi menurut lajur yang telah digariskan undang-undang yang menjadi dasar bertindak administratip.

Mahfud MD, dalam makalahnya Sukarno, Suharto & Dalil ACTON, yang mengutip adagium Acton: “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu absolut pula korupsinya)” Selanjutnya Mahfud berpendapat :

“Berdasarkan dalil Lord Acton itu dipahami bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan akan terdorong untuk melakukan korupsi atau penyelewengan-penyelewengan jika tidak ada pembatasan kekuasaan yang tegas melalui konstitusi.

Orang yang baik pun kalau memegang kekuasaan akan terdorong untuk korupsi. Sebab, meskipun secara pribadi dia baik (sebutlah Soekarno dan Soeharto), lingkungan kekuasaan di mana dia ada akan terus mendorongnya untuk korup” [3]

  1. 3.    Tindak Pidana Korupsi

Kasus Korupsi adalah kasus yang spesifik, secara umum sama dengan kasus pidana lainnya, namun secara khusus ada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh perkara pidana lainnya. Kasus ini di dalam sistem hukum di Indonesia termasuk dalam katagori luar biasa, dalam beberapa text book sering disebutkan extra ordinary crime, kejahatan yang luar biasa, yang bisa merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan politik, atah bahkan apabila kejahatan itu dibiarkan berlarut-larut maka tidak menutup kemungkinan berubah merusak sendi-sendi kemanusiaan yang telah dibangun bangsa ini. Beberapa regulasi dari pemerintahan yang satu  ke pemerintahan selanjutnya telah di terbitkan sebagai upaya pemberantasannya. Ketentuan itu adalah Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/011/1957, UU No. 24 Prp.Tahun 1960, UU No. 3 Tahun 1971,  UU No. 31 Tahun 1999 serta UU No. 20 Tahun 2001.

Sebenarnya apa sih Korupsi itu, secara khusus dijawab dalam 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum Unsur Tipikor adalah

Pasal 2 :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang, dimaksudkan sebagai tidak ada pengecualian terhadap siapun yang termasuk dalam katagori Subyek Hukum maupun  suatu Korporasi, sendiri-sendiri maupun bersama. Namun sampai dengan belum ada putusanyang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka siapapun harus mentaati azas praduga tak bersalah, belum dianggap bersalah sebelum ada putusan tetap yang menyatakan bersalah.

Secara melawan hukum, dimaksudkan disini adalah ketika seserang melakukan suatu perbuatan dia melanggar aturan, melanggar prosedur, melanggar kesepakatan nasional, melanggar hukum publik, termasuk perbuatan melawan hukum secara administratip dimana ada aturan yang mengaturnya diterjang, tidak ditaati, sehingga ada penyalahgunaan wewenang (karena menggunakan kewenangan yang dimiliki dlm sistem  administratinya)

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan itu menguntungkan diri sendiri penyelenggara negara itu, atau menguntungkan orang lain atau orang lain yang bekerja sama dengan penyelenggara itu.

Keuangan negara, yang dimaksud adalah keuangan milik negara/daerah, fasilitas yang berasal dari negara/daerah, keuntungan yang seharusnya diterima oleh negara/daerah yang dapat dihitung, dll.

  1. 4.    Kejahatan lain yang berkaitan dg Tipikor
  • Merintangi Proses Pemeriksaan (ps 21)
  • Sengaja  memberikan keterangan yg tidak benar (ps 22)
  • Saksi yang membuka identitas Pelapor (ps 24).
  • Gratifikasi (ps 12 b)
  1. 5.    Praktek Penegakan Hukum

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, ada seorang pejabat negara yang duduk menjadi Tersangka dalam kasus Tipikor, dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Penegak hukum terselip jawaban “Saya hanyalah pejabat secara Politis, yang melaksanakan administrasi sesungguhnya adalah pejabat dibawahnya”, jawaban diatas secara politis mungkin benar, akan tetapi ketika ditanya satu persatu tentang elemen delik Korupsi dan dihubungkan dengan aturan dan tupoksi yang seharusnya dia taati,, yang bersangkutan tidak bisa menjawab, maka argumen “Saya adalah pejabat secara politis” menjadi pupus, karena secara administratip, dia mengeluarkan Keputusan Pejabat yang dia tanda tangani sendiri, Disposisi. Dan setelah diteliti lebih lanjut ternyata pembuatan Keputusan Pejabat itu tidak sesuai dengan mekanisme bagaimana membuat Keputusan. Dan Disposisinya sungguh-sungguh bertentangan dengan aturan, seharusnya sebuah anggaran digunakan untuk kegiatan agama tertentu untuk kemaslahatan umat, namun terdapat disposisi pengeluaran anggaran justru untuk agama lain serta disposisi pengeluaran anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Jelas sekali di dalam perbuatan administrasinya bertentangan dengan kewajiban hukum,  tidak sesuai dengan kepatutan di dalam kebiasaan administrasi negara. Kemudian terjadi penyalah gunaan wewenang yang diberikan kepadanya, dimana aturannya sudah ada, namun kemudian disimpangi secara sengaja, baik sendiri maupun bersama orang lain. Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Contoh lain perbuatan yang bersifat administratip, pengadaan barang jasa di sebuah pemerintahan daerah, yang seharusnya dilakukan lelang dengan proses lelang yang benar, ternyata tidak dilakukan proses lelang itu dengan sesungguhnya. Sehingga merugikan keuangan negara.

Contoh lain perbuatan administratip, adalah seorang pimpinan BUMN, dalam catatan pembukuan terdapat pengeluaran biaya komunikasi HP, selain milik dia sendiri dan istrinya yang memang sudah diatur oleh perusahaan, juga untuk pengeluaran hp anaknya dan menantunya, serta ada kesalahan-kesalahan lainnya. Sehingga merugikan keuangan negara, meskipun kemudian dibebaskan dengan alasan perusahaa itu bukan termasuk keuangan negara (debatebel), satu unsur memang bisa  dia mentahkan namun usur perbuatan melawan hukumnya tidak bisa dia mentahkan.

  1. 6.    Modus Operandi Administratip
  • Prosedur Pengadaan barang jasa.
  • Mark up dalam pengadaan barang dan jasa.
  • Pemalsuan dokumen.
  • Manipulasi.
  • Anggaran tidak sesuai dengan peruntukan.
  •  Pengalihan mata anggaran.
  • Peraturan, Keputusan, Perintah lisan/tertulis, Disposisi yang bertentangan denganketentuan yang lebih tinggi.
  • Laporan keuangan fiktif.
  • Tukar guling.
  • Menerima manfaat finansial atau non finansiil.
  • Menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi.
  • Transaksi fiktif.
  • Dll.
  1. 7.    Obyek Penyitaan Perkara Korupsi

Hal-hal yang dapat disita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah alat bukti yang sama dengan yang diatus dalam pasal 184 KUHAP, kemudian ditambah dengan dokumentasi secara  elektronika (ps 26 A). Hal-hal dibawah ini adalah produk administratif yang menjadi obyek penyitaan :

  • Peraturan Pejabat.
  • Surat menyurat.
  • Disposisi
  • Surat Perintah.
  • Pembukuan.
  • Surat Edaran.
  • Laporan.
  • Kwitansi.
  • Dll.

Produk administratip sebagai hasil dari perbuatan administrasi tersebut harus dilakukan penyitaan, karena berkaitan dengan perbuatan penyelenggara negara ketika menjalankan kegiatan administrasinya. Dari situ terbaca urutan tindak sebagai fakta hukum yang harus diungkap oleh Penegak Hukum. Produk administratip adalah produk yang sensitip, rawan berubah, maupun diubah, oleh karena itu harus dilakukan tindakan lebih cepat oleh Penegak Hukum. Pelaku adalah orang yang menguasai pekerjaanya, penegak hukum baru tahu kemudian, namun tidak ada kejahatan yang sempurna, selalu ada lubang yang bisa diketemukan, meskipun memerlukan waktu untuk menemukan. Tindakan penyitaan adalah tindakan penguasaan sementara dibawah kekuasaan UU, guna untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hal-hal yang berkaitan dengan perbankan selain disita juga di lakukan pemblokiran, agar dana yang di rekening itu tidak dipindahkan. Sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut perjalanan rekening

 

  1. 8.    Beberapa Persoalan diseputar Administrasi

a.      Pimpinan sistem administrasi yg tak punya pengalaman administrasi.

Peristiwa tidak mampu dan tidak trampil di dalam mengelola admnistrasi banyak diketemukan di beberapa daerah, biasanya  terjadi pada figur pimpinan daerah yang berasal dari parpol murni, yang hanya bergelut pada masalah politik, kemudian menjadi figur politis, yang terpilih menjadi pimpinan wilayah, berubah secara drastis menjadi seorang pemimpin admnistrasi yang pengelolaanya memerlukan ketrampilan khusus, meskipun dirinya hanya seorang menejer, sedangkan staf dibawahnya tidak bisa berkutik, karena ketidak mampuan sang menejer. Dari sudut lain bisa juga terjadi karena saluran aspirasi untuk menciptakan sistem yang bagus tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terdapat pembatas antara pimpinan dan staff yang disebabkan oleh berbagai soal.

Pernah ada keluhan dari beberapa staf Adminstrasi di suatu wilayah, dimana pimpinan wilayahnya yang baru selama lebih kurang 1 tahun tidak mampu membuat disposisi yang efektif dan efisien, sehingga staff kalang kabut menterjemahkan disposisi itu menurut persepsinya masing-masing. Disposisi di dalam sistem hukum administrasi merupakan perintah tertulis seorang pimpinan administrasi, menjadi pedoman bagi staf di dalam melaksanakan roda adminstrasi.

Kejadian ini merupakan persoalan tersendiri, di dalam praktek pemerintahan, barangkali salah satu pemicunya adalah sistem kaderisasi partai di dalam menempatkan calonnya tidak berdasarkan azas-azas pemerintahan, yang penting figurnya bisa meraup suara banyak, tidak memperdulikan ADM figur yang akan dimajukan sebagai pimpinan sebuah wilayah. Pimpinan Adminstrasi atau pimpinan wilayah yang tidak mampu dan trampil mengelola administrasi bisa menjadi pemicu terjadi Tindak Pidana Korupsi. Apakah hal ini disadari atau tidak oleh pemegang figur politik itu, bagi dia barangkali bukan persoalan awal, namun yang terjadi adalah mind set awal adalah pimpinan wilayah. Namun di kemudian hari yang terjadi justru dia masuk penjara karena kasus korupsi, yang menurut dia “saya tidak tahu” atau “saya adalah pimpinan politis”. Hukum tidak mengenal jawaban itu, tidak dapat dijadikan alasan, pemaaf atau pembenar, sehingga menjadikannya terbebas dari jeratan hukum.

b.      Pimpinan yang mengetahui hukum administrasi, tapi melanggar

Pada kejadian lain terdapat pimpinan wilayah atau pimpinan administrasi, yang sudah faham benar hukum adminstrasi, bahkan di dapat dikatagorikan mampu dan trampil. Akan tetapi justru dengan kehebatannya, dijadikan sarana taktis untuk merekeyasa sitem sedemikian rupa, sehingga terdapat kesan “window dressing” kelihatan baik.  Namun sebenarnya dibalik semuanya itu banyak rekayasa, manipulasi, pemalsuan dokumen dll. Dia mengerti sistem, tapi dia justru pintar mencari lubang jarum untuk mengelabui sistem adminstrasi. Perbuatannya berasal dari niat untuk mendapatkan suatu  kesempatan di dalam kesempitan, atau dikarenakan adanya sistem yang membuat dia tidak berkutik, dan berbuat sebagaimana diperbuat oleh lingkungannya atau karena ada kepentingan internal atau eksternal dia.

Dari sisi internal merupakan pergulatan batin antara keinginan untuk tidak berkorupsi dikarenakan terdapat aturan yang mempunyai sangsi yang lumayan, serta dapat memalukan perasaan keluarga apabila ketahuan, dengan keinginan untuk melakukan korupsi dikarenakan adanya moral yang lemah dan tidak mempunyai daya tahan dari gangguan ekonomis untuk mencukupi kebutuhan hidup secara berlebihan. Dia berspekulasi untuk menerjang segala norma, kalau ketahuan akan dia hadapi resikonya, kalau tidak ketahuan dia merasa aman, dan mungkin akan meneruskan tradisi berkorupsi itu.

Dari sisi eksternal dia harus berbuat sedemikian rupa, yang mengakibatkan dia harus melanggar, contohnya sudah tidak menjadi rahasia lagi untuk mendapatkan suatu tambahan dana dari pusat, dia harus melakukan palangaran hukum dengan cara suap sana suap sini, meskipun sulit  dibuktikan. Dengan tujuan agar kenginan untuk menaikkan anggaran diwilayahnya , bisa terwujut dengan baik. Contoh lain adalah bagaimana terjeratnya anggota DPR yang duduk pada komisi III di dalam kasus korupsi dengan modus peralihan fungsi tanah, pengalihan kawasan hutan lindung menjadi hutan industri di Kepulauan Riau dan ada modus suap sebesar Rp. 1.8 M. Yang saat itu ditangkap bersama dengan pejabat kabupaten di Kepulauan Riau. Di sebuah hotel bintang 5.

c.      Staff yang mengetahui hukum administrasi, tak memberikan kontribusi kepada sistem administrasi.

Staff pengelola administrasi mempunyai peran yang penting, yang secara detail dikerjakan oleh beberapa orang yang memadukan tugasnya ke dalam arah yang telah ditentukan oleh aturan internal maupun aturan eksternalnya secara umum. Staff yang mengerjakan tugas administrasi biasanya sudah berlangsung bertahun-bertahun di dalam sebuah rutinitas, sehingga mereka menguasai pekerjaan itu secara detail. Pimpinan bisa saja berubah, namun staff kemungkinan kecil berubah. Oleh karenanya kontribusi kepada aktifitas administrasi menempatkan staff  dalam posisi yang penting sebagai partner dan kepanjangan tangan pimpinan adminstrasi.  Dalam praktek Staff memiliki berbagai macam tipe di dalam mengerjakan tugas administrasinya,  ada staff yang memahami tujuan dan fungsi administrasi, bekerja mengikuti aturan, apabila terdapat kekurangan dia memberikan saran tertulis maupun lisan, ada juga yang tidak memberikan saran sama sekali, membiarkan sistem itu pada situasi yang lemah, rawan pelanggaran. Namun ada juga staff Administrasi yang pasif, tidak berusaha untuk memperbaiki sistem, membiarkan dokumentasi pada sistem yang inkonsistensi, tidak disiplin. Tipe-tipe seperti yang terakhit ini menjerumuskan administrasi kepada situasi yang hancur dan  rawan pelanggaran. Sementara Pimpinan administrasi tidak mampu mengawasi dan mengendalikan  sistem administrasi yang sesuai dengan aturan. Sudah bisa dipastikan manakala perbuatan itu merambah kepada sistem hukum publik yang mengakibatkan kerugian negara, maka terjadilah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh komunitas itu secara sendiri-sendiri ataupun bersama, dalam kurun waktu bersamaan atau berlainan namun masih dalam satu rangkaian perbuatan yang berlanjut.

d.      Staff yang tidak mempunyai pengalaman administrasi.

Pengalaman adalah ruang pendidikan yang terjadi secara alami, namun memberikan pengetahuan yang cukup untuk diperolehnya suatu pengetahuan, cara-cara mengatasi dan memutus persoalan. Hal ini diperlukan waktu yang cukup untuk mencapai seseorang mampu dan trampil, tidak bisa diperoleh secara instant. Dengan Pengalaman bisa memberikan metoda yang efektif dan efisien, karena telah mengalami proses yang berkelanjutan. Setiap persoalan selalu diperoleh inspirasi untuk mencari dan mendapatkan solusi yang benar dan sah. Apabila tidak mempunyai pengalaman maka rangkaian sistem admnistrasi akan rentan terjadinya pelanggaran. Apabila menempatkan orang pada kompetensinya maka

IV.     Penutup

1.      Kesimpulan

Tindak Pidana Korupsi, adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya juga harus diupayakan secara luar biasa. Di beberapa Kasus korupsi selalu diawali dengan perbuatan administrasi yang menyimpang sehingga terjadi Penyalahgunaan wewenang, karena di dalamnya menggunakan wewenang yang ada padanya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Segala bentuk produk administrasi merupakan obyek penyitaan, karena disitu diketemukan fakta hukum secara materril yang dilakukan oleh Pelaku, sehingga terdapat persesusaian antara perbuatan pelaku dengan produk administrasi.

2.      Rekomendasi

  • Jadikan Pemberantasan menjadi musuh bersama, semua elemen bangsa ini, tidak bisa hanya dibebankan kepada alat negara sebagai Penegak Hukum saja. Karena Korupsi sudah membudaya, masuk ke semua sistem kemasyarakatan menjadi darah daging kehidupan sosial masyarakat.
  • Perkuat sistem pencegahan, sebagai aksi atau sistem. Sebagai aksi ada kesengajaan untuk mendorong masyarakat mencegah terjadinya korupsi di mana saja, sedangkan sebagai sistem di dalam setiap sistem kemasayarakat dibuat sedemikian rupa agar sistem itu dibuat secara normatip bebas dari KKN.
  • Sistem Administrasi harus mengikuti Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik secara serius, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah bahkan pedesaan. Kebijakan Administrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat saja, akan tetapi pemerintahann atau penyelenggara negara di daerah juga harus berbuat untuk sistem yang efektif dan efisien mengikuti Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga dicegah terjadinya Penyalah gunaan wewenang.
  • Perlu budaya hukum yang sehat di dalam sistem kemasyarakatan, karena dengan budaya yang sehat, dapat dapat menciptakan iklim yang sehat, bebas dari KKN. Budaya Hukum yang sehat memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum secara keseluruhan, disamping pembangunan regulasi dan pembangunan penegak hukum.
  • Berikan biaya yang cukup kepada upaya pemberantasan Korupsi, karena upaya penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi membutuhkan  biaya yang cukup besar. Dan disamping itu memberikan spirit yang kuat, percaya diri yang kuat ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan.
  • RUU Administrasi Pemerintahan segera diwujudkan, agar terdapat kesamaan persepsi di dalam penyelenggaraan sistem Administrasi Nasional yang sistematis, sebab yang ada sekarang sektoral, berdasarkan selera masing-masing satuan kerja, tidak mengacu kepada  sistem nasional, yang menacu kepada filosofi nasional, berkarakter Nasional akan tetapi tidak tertutup secara internasional.

 

 

 


[1] Pasal 11 uu nomor 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN

[2] Referensi Kuliah Hukum Administrasi Negara di Lembaga Administrasi Negara, Sukadarto SH

[3] Mahfud MD, Sukarno, Suharto & Dalil Acton, Makalah  Media On Line, Gagasan Hukum, Artikel, Legal Opinion.

About slametpribadi

POSITIVE THINKING AND BALANCING

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s